Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Banyumas masih berharap memperoleh satu kali pencairan subsidi dari Kementerian Perhubungan senilai sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar. Namun hingga kini dana tersebut belum terealisasi.
"Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut," katanya.
Sadewo menjelaskan, armada Trans Banyumas bukan merupakan aset milik Pemkab Banyumas. Bus-bus tersebut dimiliki operator swasta, sedangkan pemerintah membayar biaya layanan berdasarkan jarak tempuh melalui skema BTS agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Trans Banyumas merupakan bagian dari upaya menghadirkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah. Bahkan, berdasarkan penilaian Kementerian Perhubungan, Trans Banyumas menjadi salah satu layanan BTS terbaik di Indonesia karena memiliki tingkat keterisian penumpang (load factor) yang tinggi.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi, Pemkab Banyumas juga menyiapkan langkah meningkatkan pendapatan non-tarif melalui pemanfaatan ruang iklan pada armada bus.
"Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan," ujar Sadewo.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat kebutuhan biaya operasional Trans Banyumas mencapai sekitar Rp3,3 miliar per bulan. Agar layanan tetap beroperasi hingga Desember 2026, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Meski demikian, beban operasional diperkirakan mulai menurun pada April 2027. Saat itu cicilan investasi pembelian armada bus yang dibiayai melalui modal awal penanam saham dijadwalkan telah lunas, sehingga biaya operasional diproyeksikan berkurang sekitar 25 hingga 35 persen.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
