“Saya masih berusaha minta lagi ke Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan bisa. Kalau dapat, separuhnya saja berarti saving duitnya ada buat kegiatan lain,” ujarnya.
Selain mengupayakan subsidi pemerintah pusat, Pemkab Banyumas juga mempertimbangkan penyesuaian tarif sebagai salah satu cara mengurangi beban subsidi daerah. Tarif yang diwacanakan maksimal Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi pelajar.
Pemkab juga membuka peluang pemanfaatan badan bus sebagai media iklan untuk menambah pendapatan. Namun, rencana tersebut masih dalam kajian, termasuk terkait ketentuan materi iklan yang diperbolehkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan armada secara bertahap menggunakan bus listrik. Namun, harga satu unit bus listrik yang diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar, belum termasuk kebutuhan infrastrukturnya, membuat rencana tersebut masih perlu dikaji.
“Yang pasti Pemkab Banyumas akan terus mengupayakan berbagai sumber pembiayaan agar layanan Trans Banyumas tetap berjalan dan tidak sepenuhnya membebani APBD,” kata Sadewo.
Trans Banyumas dihentikan sementara mulai Minggu (30/8/2026) seiring peralihan skema pembiayaan layanan dari APBN ke APBD. Pemerintah daerah kini mengejar penyelesaian penganggaran agar layanan dapat kembali beroperasi sesuai target pada 18 September 2026.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
