PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id — Layanan bus Trans Banyumas yang dihentikan sementara ditargetkan kembali beroperasi pada 18 September 2026. Pemerintah Kabupaten Banyumas kini mempercepat proses penganggaran melalui APBD agar layanan transportasi tersebut dapat segera berjalan kembali.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemkab Banyumas menargetkan operasional Trans Banyumas dapat dimulai kembali paling lambat 18 September.
“Target saya, kalau tidak bisa tanggal 17, mungkin tanggal 18 bisa operasional,” kata Sadewo.
Menurut dia, penghentian layanan Trans Banyumas hanya bersifat sementara karena pemerintah daerah sedang mempercepat proses persetujuan anggaran bersama DPRD Banyumas.
Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk membiayai operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026. Anggaran tersebut sebenarnya telah disiapkan dalam perubahan APBD, tetapi penggunaannya harus menunggu persetujuan sesuai ketentuan.
“Saya sudah menyimpan sebetulnya di perubahan. Saya pikir aturannya itu boleh dipakai dulu. Ternyata aturannya tidak boleh dipakai sebelum persetujuan,” ujarnya.
Sadewo mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan DPRD Banyumas dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempercepat proses penganggaran. Pembahasan yang sebelumnya diperkirakan selesai pada akhir September diharapkan dapat dirampungkan pada pertengahan bulan.
Ia menilai Trans Banyumas memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama pelajar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya keluhan setelah layanan dihentikan sementara karena pengguna harus beralih ke moda transportasi lain.
“Trans Banyumas betul-betul dicintai masyarakat. Saya yang memulai, saya tidak boleh mengakhiri begitu saja. Harus diselesaikan,” kata Sadewo.
Sebelumnya, operasional Trans Banyumas mendapat dukungan pembiayaan pemerintah pusat melalui skema Buy the Service (BTS). Melalui skema tersebut, pemerintah membeli layanan angkutan dari operator sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan transportasi dengan tarif terjangkau.
Namun, ketika dukungan APBN melalui skema BTS tidak lagi tersedia, Pemkab Banyumas berupaya mengambil alih pembiayaan operasional melalui APBD.
Sadewo mengatakan pihaknya masih berupaya mendapatkan kembali dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Jika subsidi APBN kembali diberikan, beban APBD Banyumas dapat ditekan.
“Saya masih berusaha minta lagi ke Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan bisa. Kalau dapat, separuhnya saja berarti saving duitnya ada buat kegiatan lain,” ujarnya.
Selain mengupayakan subsidi pemerintah pusat, Pemkab Banyumas juga mempertimbangkan penyesuaian tarif sebagai salah satu cara mengurangi beban subsidi daerah. Tarif yang diwacanakan maksimal Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi pelajar.
Pemkab juga membuka peluang pemanfaatan badan bus sebagai media iklan untuk menambah pendapatan. Namun, rencana tersebut masih dalam kajian, termasuk terkait ketentuan materi iklan yang diperbolehkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan armada secara bertahap menggunakan bus listrik. Namun, harga satu unit bus listrik yang diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar, belum termasuk kebutuhan infrastrukturnya, membuat rencana tersebut masih perlu dikaji.
“Yang pasti Pemkab Banyumas akan terus mengupayakan berbagai sumber pembiayaan agar layanan Trans Banyumas tetap berjalan dan tidak sepenuhnya membebani APBD,” kata Sadewo.
Trans Banyumas dihentikan sementara mulai Minggu (30/8/2026) seiring peralihan skema pembiayaan layanan dari APBN ke APBD. Pemerintah daerah kini mengejar penyelesaian penganggaran agar layanan dapat kembali beroperasi sesuai target pada 18 September 2026.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
