PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan tidak digunakan untuk membiayai operasional Trans Banyumas.
Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran tersendiri melalui APBD untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi umum tersebut.
Kepastian itu disampaikan setelah Pemkab Banyumas memperoleh tambahan bantuan Rp10 miliar dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung operasional Trans Banyumas.
"Alhamdulillah, kemarin kami mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Perhubungan Darat untuk Trans Banyumas," kata Sadewo, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, sebelum menerima bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,7 miliar melalui APBD untuk membiayai operasional Trans Banyumas. Anggaran tersebut disiapkan di luar alokasi program UHC yang digunakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Dengan tambahan bantuan Rp10 miliar dari Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang harus ditanggung melalui APBD untuk operasional Trans Banyumas berkurang menjadi Rp4,7 miliar.
"Trans Banyumas itu tidak mengambil dari UHC. APBD sudah disiapkan Rp14,7 miliar di luar UHC, kemudian mendapatkan suntikan Rp10 miliar," ujar Sadewo.
Menurut dia, tambahan bantuan tersebut membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Adapun anggaran Rp10 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional Trans Banyumas kini sedang dibahas untuk kemungkinan dialihkan ke kebutuhan lain yang mendesak.
"Sepuluh miliar itu sedang dibahas untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak," katanya.
Trans Banyumas merupakan layanan angkutan umum berbasis buy the service (BTS) yang melayani mobilitas masyarakat di kawasan Purwokerto dan sekitarnya.
Keberlangsungan layanan tersebut sempat menghadapi tantangan setelah dukungan subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dihentikan pada akhir Agustus 2026.
Untuk menjaga agar layanan transportasi publik tetap berjalan, Pemkab Banyumas kemudian menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD Perubahan.
Dengan adanya tambahan bantuan dari pemerintah pusat, beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah menjadi lebih ringan.
Pemkab Banyumas juga tengah membahas pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya tanpa mengurangi alokasi dana bagi program UHC.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
