PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) menegaskan akan memusatkan tuntutan dalam rencana aksi unjuk rasa pada 28 Oktober 2026 pada pengaktifan kembali layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Perwakilan ARB dari aliansi Musyawarah Masyarakat Banyumas (Murba), Budi Ari Tartanto, mengatakan, persoalan akses pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama sejak gerakan tersebut direncanakan. ARB meminta pemerintah daerah memastikan layanan UHC kembali berjalan normal agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa kendala.
“Bagi warga, UHC adalah hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Karena belum ada kepastian dan warga yang berobat masih mengalami kesulitan dan kendala, ini harus dipastikan berjalan normal lagi seperti sebelumnya,” kata Budi, Sabtu (24/10/2026).
Budi menyatakan menghormati berbagai aspirasi lain yang akan disuarakan kelompok masyarakat dalam aksi pada 28 Oktober mendatang. Namun, ia menegaskan, sejumlah tuntutan tersebut tidak termasuk dalam agenda utama ARB.
Salah satu isu yang disebutnya berada di luar tuntutan ARB adalah penolakan terhadap penerapan kebijakan parkir gratis di toko modern, seperti Alfamart dan Indomaret.
Ia sekaligus meluruskan informasi yang mengesankan bahwa ARB turut menolak kebijakan parkir gratis secara keseluruhan. Menurut Budi, gerakan tersebut berfokus pada persoalan publik, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.
“Aksi kami ini merupakan gerakan masyarakat yang memperjuangkan sejumlah persoalan publik, bukan mewakili golongan tertentu,” ujar pegiat sosial asal Kecamatan Cilongok tersebut.
Budi menilai penghentian sementara layanan UHC berdampak terhadap warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya pasien dengan penyakit kronis atau katastropik.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatiannya adalah pasien yang harus menjalani cuci darah secara rutin. Menurut dia, kelompok pasien tersebut membutuhkan kepastian layanan karena harus menjalani perawatan secara berkala.
Ia menilai masyarakat tidak seharusnya menghadapi proses administrasi yang panjang ketika membutuhkan pertolongan medis. Persyaratan pendataan, termasuk pengelompokan desil kesejahteraan, juga diharapkan tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
“UHC harus aktif. Mereka tidak bisa menunggu berbulan-bulan untuk mengurus berbagai persyaratan saat membutuhkan pertolongan,” katanya.
ARB mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas segera mencari solusi agar akses pelayanan kesehatan masyarakat kembali memadai. Kepastian keberlangsungan UHC dinilai penting agar warga, terutama pasien yang membutuhkan perawatan rutin, tidak menghadapi kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan.
Budi menambahkan, rencana aksi pada 28 Oktober merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan penyelesaian konkret dari pemerintah daerah.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan menghormati aspirasi yang akan disampaikan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, terbuka untuk menerima masukan dan membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian warga.
“Kami hormati dan tetap akan kami terima. Nanti dibahas dan didiskusikan bersama-sama. Kita terima aspirasinya,” kata Sadewo saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan dua pejabat eselon II di Pendapa Si Panji, Purwokerto, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana penyampaian aspirasi masyarakat pada 28 Oktober 2026. ARB berharap persoalan UHC mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian sehingga masyarakat Banyumas dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan secara memadai.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
