Meski demikian, tekanan publik perlu diarahkan menjadi kekuatan negosiasi yang mampu mendorong pemerintah mengambil keputusan dan menjalankan penyelesaian secara terukur.
“Jika pemkab akhirnya membuka pintu negosiasi, aliansi warga harus sudah siap mengunci janji pemerintah dengan pakta integritas atau peta jalan penyelesaian yang memiliki tenggat waktu eksekusi yang jelas,” katanya.
ARB berencana menggelar aksi massa pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Alun-alun Purwokerto, di sekitar kantor Bupati Banyumas.
Pada awalnya, ARB menjadikan pengaktifan kembali layanan UHC sebagai salah satu tuntutan utama. Namun, seiring berkembangnya konsolidasi dan dukungan dari berbagai kelompok, sejumlah persoalan lain turut masuk dalam agenda aksi.
Selain UHC, tuntutan yang mengemuka meliputi persoalan parkir, penertiban PKL, sengketa Kebondalem, pembangunan Masjid Seribu Bulan yang belum tuntas, pengelolaan aset daerah, penataan pedagang Pasar Wage, hingga penutupan PT IKN, produsen bata ringan atau hebel di Rawalo.
Untuk menghimpun dukungan masyarakat dan donasi, ARB juga membuka posko di kawasan kompleks Menara Teratai Purwokerto.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
