Karena itu, ia menyarankan ARB menyusun agenda bersama yang menjadi pijakan seluruh kelompok yang tergabung di dalamnya. Kesamaan arah perjuangan dinilai penting agar tekanan publik dapat menghasilkan kebijakan konkret, bukan sekadar memunculkan kegaduhan politik sesaat.
“Agar efektif, aliansi ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus punya satu manifesto bersama, misalnya menuntut transparansi pemerintah dan bukti kerja nyata. Tanpa fokus yang tajam, aksi massa sebesar apa pun hanya akan menjadi kebisingan politik sesaat, bukan melahirkan kebijakan yang konkret,” katanya.
Selain menyoroti strategi gerakan massa, Sabik mengingatkan dampak persoalan lokal yang terus-menerus menjadi perbincangan di media sosial terhadap citra Banyumas. Menurut dia, kegaduhan yang tidak kunjung diselesaikan berpotensi memengaruhi persepsi pihak luar, termasuk investor, calon mahasiswa, dan wisatawan.
Ia menilai kepastian hukum, stabilitas daerah, dan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak luar terhadap Banyumas.
“Untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik luar, Pemkab Banyumas tidak boleh lagi bekerja layaknya pemadam kebakaran. Baru bertindak setelah viral,” ujarnya.
Sabik menyarankan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama DPRD segera mengambil peran aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat. Langkah tersebut perlu diwujudkan melalui penawaran solusi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, ia menilai kritik melalui media sosial maupun aksi turun ke jalan merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah ketika saluran komunikasi formal tidak berjalan efektif.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
