PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Pemkab Banyumas memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan. Penyesuaian dilakukan pada skema pembiayaan berdasarkan kelompok desil untuk menjaga keberlanjutan anggaran sekaligus memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Selasa (27/10/2026). Dia menegaskan, pemerintah daerah tidak berencana menghentikan program UHC, melainkan mengevaluasi mekanisme pembiayaannya. “Saya tidak pernah mengatakan cut off tentang UHC Banyumas,” ujar Sadewo.
Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan UHC menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah warga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi beralih dari pembayaran mandiri iuran BPJS Kesehatan ke pembiayaan melalui program UHC.
Selain itu, terdapat persoalan terkait karyawan yang sebelumnya memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan, tetapi kemudian tidak lagi mendapatkan perlindungan tersebut. Kondisi itu berpotensi membuat biaya pelayanan kesehatan mereka beralih menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Sadewo menilai kondisi tersebut perlu ditangani melalui evaluasi penerima manfaat agar anggaran UHC dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Banyak warga yang tergolong mampu, tetapi beralih ke UHC, ada juga perusahaan yang mengalihkan jaminan kesehatan karyawannya ke UHC, ini tidak benar, sehingga harus dilakukan evaluasi, agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
