JAKARTA,iNews.id - Ormas Pemuda Pancasila (PP) merasa tersinggung dengan ucapan politisi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang.
Sebelumnya Junimart meminta Kemendagri agar menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrok karena telah meresahkan masyarakat. Menurut dia, pemberian izin kepada ormas oleh pemerintah mestinya berdasarkan prinsip untuk menjaga keamanan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang
"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," kata Junimart, Minggu 21 Novembr 2021.
Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo atau akarab disapa Bamsoet pun meminta kepada semua pihak khususnya kepada Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang agar berhati-hati dalam berucap. Apalagi menyangkut masalah suatu organisasi kelompok dalam hal ini Pemuda Pancasila (PP).
"Bahwa aksi dan reaksi selalu terjadi. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman dalam mengeluarkan statmen harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapapun lah," ujar Bamsoet di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Siapa pun, kata Bamsoet, harus saling menghormati baik itu anggota DPR ataupun anggota suatu organisasi masyarakat. "Sehingga kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya," jelasnya.
Bamsoet pun berharap, ketersinggungan yang terjadi terhadap organisasi masyarakat tidak lagi terjadi. Politikus Partai Golkar ini berharap Pemuda Pancasila dan organisasi masyarakat lainnya dapat hidup berdampingan dan saling menghormati.
"Mudah-mudahan ke depan peristiwa ini tidak terjadi lagi dan saya berharap kawan-kawan adik-adik saya di Pemuda Pancasila bisa menyelesaikan dengan baik tentu dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi. Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai," ungkapnya.
Kisruh Pemuda Pancasila berawal dari pernyataan Junimart yang meminta Kemendagri agar menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrok karena telah meresahkan masyarakat. Menurut dia, pemberian izin kepada ormas oleh pemerintah mestinya berdasarkan prinsip untuk menjaga keamanan di tengah masyarakat.
"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," kata Junimart, Minggu 21 Novembr 2021.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta