5 Syarat BSU 2026 Rp900 Ribu, Cek Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Syarat BSU 2026 menjadi informasi penting bagi pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu dari pemerintah. Program ini ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan, mulai dari status kewarganegaraan hingga batas penghasilan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria agar penyaluran BSU tepat sasaran. Salah satu ketentuan utamanya adalah calon penerima harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima juga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas gaji, status penerimaan bantuan sosial lain, serta pekerjaan yang tidak termasuk dalam sasaran program.

5 Syarat BSU 2026 Rp900 Ribu yang Harus Dipenuhi

Sebelum berharap mendapatkan BSU Rp900 Ribu, pekerja perlu memastikan seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah sudah terpenuhi.

Berikut lima kriteria utama Penerima BSU 2026:

1. Wajib Berstatus Warga Negara Indonesia

Syarat pertama untuk mendapatkan BSU adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Calon penerima harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi. Data kependudukan ini menjadi salah satu dasar dalam proses penentuan penerima bantuan.

2. Terdaftar Aktif di BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja yang ingin memperoleh BSU harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori penerima upah.

Status kepesertaan tersebut harus masih aktif hingga Agustus 2026. Data BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan pemerintah untuk menentukan pekerja yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Gaji Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan

Ketentuan berikutnya berkaitan dengan penghasilan. Pemerintah menetapkan batas gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta setiap bulan.

Namun, batas tersebut tidak berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah. Jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah tempat pekerja bekerja lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan akan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Penyesuaian batasnya juga mengikuti ketentuan pembulatan yang sama.

Adapun upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan Penerima BSU merupakan penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.

Editor: Aryo Arbi