PURWOKERTO, iNews.id- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menjadi percontohan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Fisip menjadi percontohan karena merupakan fakultas pertama yang mencanangkan WBK dan WBBM. Dalam proses aksi lanjutan, nantinya akan ada pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Dekan Fisip Unsoed Djarot Santoso mengatakan bahwa pencanangan WBK dan WBBM merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan baru dan perwujudan reformasi birokrasi. “Untuk itu perlu dibangun upaya guna mendorong akuntabilitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat,”kata Djarot pada pencanangan WBK dan WBBM di Kampus Fisip pada Selasa (22/6/2021).
Dijelaskan oleh Dekan, pencanangan zona integritas merupakan rangkaian awal dari rencana aksi untuk reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas. “Fisip menjadi percontohan dan merupakan fakultas pertama yang mencanangkan WBK dan WBBM. Pencanangan ini bagian dari reformasi birokrasi,”ujarnya.
Menurutnya, Fisip dipilih menjadi karena ada beberapa alasan. Di antaranya adalah penyerapan anggaran Fisip baik, tidak ada temuan dari auditor baik dari BPK, Irjen maupun akuntan publik yang signifikan.
Wakil Rektor II Unsoed Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa pencanangan zona integritas sangat penting. Fisip ditunjuk karena memang memiliki tata kelola yang baik. “Saya mengapresiasi pencanangan ini. Fisip telah memiliki pribadi-pribadi yang berintegritas, tetapi ke depannya diperlukan sistem yang berintegritas juga,”ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Zona Integritas Fisip Unsoed Agus Haryanto menyatakan bahwa setelah melakukan pencanangan, tim akan melanjutkan berbagai program. “Ada sejumlah program yang nantinya akan dibentuk. Di antaranya adalah Unit Pengendalian Grartifikasi, akuntabilitas layanan mahasiswa dan alumni dan program-program lainnya,”kata dia.
Pencanangan tersebut merupakan tahap awal untuk masuk ke zona integritas bebas korupsi. Sudah ditetapkan enam indikator yang secara umum bisa dilihat dari tata kelola.
Editor : Elde Joyosemito