OJK Sambut Positif Pembentukan BPI Danantara untuk Penguatan Ekonomi Nasional

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyambut baik inisiatif pemerintah dalam membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Pembentukan lembaga ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif, meningkatkan investasi dalam negeri, serta memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga

OJK Perkuat Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech P2P Lending

Dian menjelaskan, BPI Danantara dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, yang disahkan DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini bertugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkannya untuk investasi strategis, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor, dan digitalisasi.

“Kehadiran BPI Danantara bukanlah hal baru. Sovereign wealth funds telah lama diterapkan di berbagai negara, seperti Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings di Singapura, Qatar Investment Authority di Qatar, dan Abu Dhabi Investment Authority di Uni Emirat Arab. Lembaga-lembaga ini berfokus pada pengelolaan dana investasi berskala besar, terutama di bidang teknologi, energi terbarukan, dan rantai pasokan strategis,” ujar Dian.

Diharapkan, BPI Danantara dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, mengintegrasikan aset, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja BUMN. Hal ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

Inilah Tips Agar tidak Terjerat dalam Pinjol, Pahami Kemampuan Bayar

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk BUMN sektor keuangan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ketiga bank ini wajib mematuhi UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk memastikan pengelolaan Bank BUMN tetap govern, prudent, dan mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor selain pemerintah. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kinerja yang baik dan membangun persepsi positif di kalangan investor,” tegas Dian.

Editor : EldeJoyosemito