Dua Hari, Satu Ironi

Baca Juga

80% Perusahaan di Banyumas Siap Bayar THR, 20% Masih Belum Jelas

Dalam konteks ini, Linda Lumayag (2016) menunjukkan bahwa anak-anak migran sering kali tidak diposisikan sebagai subjek utama dalam kebijakan migrasi, sehingga keberadaan mereka kurang terlihat dan kebutuhan mereka kurang diperhatikan.

Sejak tahun 2002, kebijakan Pemerintah Malaysia membatasi akses sekolah negeri hanya bagi warga negara Malaysia, sehingga ribuan anak buruh migran kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Bukan karena mereka enggan belajar, tetapi karena negara tempat mereka tinggal belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan. 

Dalam keterbatasan itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan NGO, perusahaan perkebunan, hingga komunitas lokal berupaya menghadirkan pendidikan nonformal melalui pendirian Community Learning Centres (CLC) dan Sanggar Bimbingan (SB) berbasis kurikulum nasional. Namun, tantangan masih besar karena jumlah anak yang dapat dijangkau belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga

IMM Banyumas Gelar Refleksi Hari Buruh dan Doa Bersama Untuk Korban KRI Nanggala 402

Dalam kerangka teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1993), pendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi alat untuk membebaskan manusia dari keterbatasan sosial. Bagi anak-anak tak berdokumen ini, pendidikan bukan sekadar membaca dan berhitung tetapi jembatan menuju masa depan. Tanpa akses pendidikan, pilihan hidup mereka menjadi sangat terbatas.

Maka, di tengah peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, meskipun terasa ironis, kita perlu bertanya dengan jujur: Apakah kita benar-benar menghargai buruh migran jika anak-anak mereka tetap terpinggirkan dari pendidikan? Apakah pendidikan kita benar-benar merata jika anak-anak buruh migran tidak pernah mendapat kesempatan yang sama? Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada.

Ahmad Sabiq
Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed
 

Editor : EldeJoyosemito