Prevalensi Stunting di Purbalingga Tercatat Masih 11,67 Persen

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id-Pemkab Purbalingga menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting melalui kolaborasi dan inovasi lintas sektor. Hal ini terungkap dalam kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar secara daring oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).
Sekretaris Bapelitbangda Purbalingga, Rida Kusumawati, memaparkan bahwa prevalensi stunting di Purbalingga pada 2024 tercatat 11,67 persen.
Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, Rida menyoroti adanya tantangan dalam cakupan pemberian ASI eksklusif yang masih berada di angka 77,50 persen.
“Banyak perempuan di Purbalingga yang bekerja di sektor industri atau pabrik, sedangkan kebijakan perusahaan untuk mendukung ASI eksklusif masih terbatas. Kesadaran masyarakat juga perlu terus ditingkatkan,” jelas Rida.
Sebagai upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Purbalingga telah membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Kehadiran APSAI diharapkan menjadi mitra strategis untuk mendorong perusahaan agar lebih ramah terhadap ibu bekerja, termasuk dalam mendukung program ASI eksklusif.
Selain itu, Purbalingga juga mencatat capaian positif pada akses air minum layak dan sanitasi yang sudah mencapai 96,07 persen di tahun 2024. Peningkatan ini diyakini menjadi penunjang penting dalam menurunkan prevalensi stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga sekaligus Plt Kepala Dinsosdaldukkbp3a, Jusi Febrianto, turut menyampaikan beberapa inovasi yang dijalankan, salah satunya melalui program “Ngapake Bangga” atau Nganggo Alat Pantau Sistem Kinerja Intervensi Spesifik Stunting Purbalingga.
Program ini, menurut Jusi, mampu mengoptimalkan efektivitas intervensi dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.
“Kami menerapkan pendekatan terukur dan berbasis data. Selain itu, program ini memperkuat sinergi antarinstansi untuk memastikan penanganan stunting lebih tepat sasaran,” ujar Jusi.
Jusi juga menekankan pentingnya layanan KB pasca persalinan sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting.
“Kami mewajibkan penggunaan KB pasca salin bagi peserta UHC. Ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan wajib menggunakan KB sebelum pulang, sebagai langkah nyata menjaga kesehatan ibu dan anak,” tegasnya.
Penilaian yang dipimpin Yuli Arsianto dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ini menjadi momentum bagi Kabupaten Purbalingga untuk terus memperkuat program konvergensi stunting.
Dengan dukungan kolaborasi, inovasi, dan peningkatan layanan, Pemkab Purbalingga optimistis dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Editor : EldeJoyosemito