Pemkab dan BPS MoU, Penguatan Data untuk Percepatan Pembangunan Daerah

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Pemkab Banyumas dan Badan Pusat Statistik (BPS) mempertegas komitmen bersama dalam penguatan penyediaan data statistik melalui penandatanganan Nota Kesepakatan yang digelar di Kantor BPS Purwokerto, Selasa (25/11/2025). Acara tersebut dihadiri Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Kepala BPS Purwokerto Moh. Fatichuddin, serta sejumlah pejabat.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang lebih presisi. Dalam pemaparannya, Kepala BPS Banyumas Moh. Fatichuddin menyampaikan update sejumlah indikator makro ekonomi. Ia menuturkan, pertumbuhan ekonomi Banyumas pada triwulan II 2025 mencapai 6,58%, dengan sektor primer dan sekunder sebagai penopang utama. Sementara itu, sektor tersier masih menunjukkan pelemahan.

Baca Juga

Pemkab Banyumas Gagas ASN Ikut Gotong Royong Lindungi Pekerja Informal

“Angka kemiskinan turun dari 11,95% menjadi 11,15%, atau berkurang sekitar 195 ribu jiwa dari posisi 207 ribu jiwa pada 2024. Penurunan ini mendekati batas garis kemiskinan yang ditetapkan,” jelas Fatichuddin.

Ia menambahkan, program-program pemerintah daerah kini diarahkan tidak hanya untuk bertahan, tetapi mendorong pertumbuhan yang inklusif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyumas juga menorehkan capaian positif dengan angka 75,44. Meski masuk kategori tinggi, peningkatan daya beli masyarakat masih diperlukan. “Purchasing Power Parity kita berada di angka Rp13.301.000. Untuk naik kelas, PPP harus terus didorong,” ujarnya.

Terkait Sensus Ekonomi 2026, Fatichuddin menjelaskan bahwa BPS tengah mempersiapkan instrumen pendataan yang mencakup sekitar 150 pertanyaan—70 untuk sensus ekonomi dan 80 untuk Data Terpadu Sensus Nasional. Hasilnya nanti diharapkan memberi gambaran komprehensif terkait PDB daerah, inflasi, kapasitas usaha, hingga kondisi pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga

Bupati Banyumas Kukuhkan Pokja Bunda PAUD, Perkuat Program Wajib Belajar 13 Tahun

Bupati Sadewo mengapresiasi kontribusi BPS dalam menyediakan basis data akurat bagi pembangunan Banyumas. Namun dalam kesempatan itu ia juga menyoroti kembali perbedaan garis kemiskinan Banyumas dan Cilacap. Dengan garis kemiskinan Banyumas di angka Rp529.310—lebih tinggi dibanding Cilacap—Sadewo mempertanyakan perbedaan tersebut, terlebih UMR Cilacap justru lebih tinggi.

“Secara logika, daerah dengan UMR lebih rendah harusnya memiliki garis kemiskinan lebih rendah juga. Saya pernah sampaikan ini kepada Gubernur, namun belum ada jawaban yang tuntas,” ujar Sadewo. Ia berharap BPS dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

Di luar isu ekonomi, Bupati juga menegaskan pentingnya akuntabilitas birokrasi. Ia menyebut tetap membaca detail dokumen-dokumen yang diajukan untuk ditandatangani, meski sudah diparaf berlapis oleh Sekda, asisten, dan dinas terkait. “Kalau ada kekeliruan, minimal ada tiga pihak yang harus ikut bertanggung jawab,” katanya. 

Baca Juga

Jadikan Banyumas Ramah Investasi, Bupati Sadewo: Bukan Hanya Sekadar Slogan

Sadewo mengakui gaya kepemimpinannya yang kadang dianggap nyeleneh, namun ia menilai pendekatan tersebut dibutuhkan agar birokrasi dapat bekerja lebih cepat dan tepat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan kolaborasi Pemkab Banyumas dan BPS. 

Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, pemerintah daerah diyakini dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Editor : EldeJoyosemito