Operasional Trans Banyumas Resmi Dibiayai APBD, Layanan Dipastikan Tetap Berjalan
PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi mengambil alih (hand over) pembiayaan operasional layanan bus Trans Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai Selasa (21/4/2026).
Proses hand over tersebut menandai perubahan skema pengelolaan angkutan massal berbasis jalan di wilayah Banyumas, yang sebelumnya didukung pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, memastikan bahwa pengalihan operasional telah berjalan sejak pagi hari.
“Per jam 05.00 WIB tanggal 21 April 2026 sudah bisa di hand over,” ujarnya saat ditemui di acara hand over layanan Trans Banyumas yang di launching oleh Bupati Sadewo Tri Lastiono di pool Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026).
Omar menjelaskan, pengalihan ini melalui sejumlah tahapan administratif, termasuk surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait keberlanjutan layanan angkutan massal, serta nota kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari sisi anggaran, Pemkab Banyumas telah menyiapkan dana sebesar Rp14,99 miliar untuk operasional Trans Banyumas pada 2026. Namun, anggaran tersebut hanya mampu membiayai layanan selama 130 hari, terhitung mulai 21 April hingga 28 Agustus 2026.
“Pembelian layanan ini hanya sampai 130 hari mulai 21 April 2026,” kata Omar.
Ia berharap pemerintah pusat masih memberikan tambahan dukungan melalui APBN Perubahan.
“Harapan kami sesuai janji dari kementerian, termasuk dari teman-teman di DPR RI, sebelum 28 Agustus ini di APBD perubahan ini dianggarkan kembali,” ujarnya.
Jika tidak ada tambahan anggaran, layanan Trans Banyumas berpotensi berhenti sementara.
“Kalau tidak berarti 28 Agustus 2026 Trans Banyumas off sampai dengan ada anggaran berikutnya,” tambahnya.
Saat ini, Trans Banyumas mengoperasikan 52 unit armada, dengan rincian 47 unit beroperasi setiap hari dan lima unit sebagai cadangan. Layanan ini mencakup empat koridor utama.
Menariknya, sistem transportasi ini telah terintegrasi dengan stasiun kereta api, yang disebut menjadi satu-satunya di tingkat kabupaten di Indonesia.
“Sudah terintegrasi satu-satunya di wilayah kabupaten se-Indonesia, integrasi Trans masuk ke stasiun kereta api hanya ada di Kabupaten Banyumas,” jelas Omar.
Meski terjadi pengalihan pembiayaan, tarif penumpang dipastikan tidak mengalami kenaikan.
“Tidak! Perintah Pak Bupati, APBN perubahan Rp3.900, APBD Kabupaten tetap Rp3.900. Tetap tidak ada kenaikan,” tegasnya.
Editor : Arbi Anugrah