Dugaan Larangan Berhijab di Tempat Kerja, Anggota DPR Bertemu MUI Banyumas

“Kami sudah membentuk Tim Tabayun setelah ada sidak dari Pak Yanuar,” ujarnya.

Baca Juga

Stasiun Kebasen Dibuka untuk Naik Turun Penumpang, Komisi V: Aspirasi Warga Terealisasi

Tim tersebut, lanjut Taefur, akan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan tidak terjadi praktik diskriminasi terhadap pekerja, khususnya yang mengenakan hijab.

“Kami akan menyampaikan rekomendasi kepada bupati dan pihak terkait untuk penegakan aturan, salah satunya agar tidak ada diskriminasi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pihak perusahaan yang melakukan konsultasi resmi dengan MUI Banyumas terkait kebijakan penggunaan hijab di tempat kerja.

Baca Juga

DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Pendaftaran Cakada 2024 Resmi Pakai Putusan MK

“Belum ada yang datang untuk konsultasi sampai sekarang,” katanya.

Taefur menambahkan, informasi mengenai dugaan pembatasan hijab tidak hanya beredar di satu lokasi, melainkan juga disebut terjadi di beberapa tempat kerja lain, meski pihaknya belum melakukan verifikasi lebih lanjut.

“Informasinya tidak hanya di satu tempat, tetapi juga di lokasi lain. Namun belum kami cek kebenarannya,” ujarnya.

Dia berharap rekomendasi yang nantinya dihasilkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain agar menyesuaikan kebijakan kerja yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif terhadap pekerja berhijab.

“Karyawan berjilbab itu tidak masalah kan,” pungkasnya.

Editor : EldeJoyosemito