ARB Desak UHC Aktif, Bupati Banyumas Teken Komitmen di Hadapan Massa

Ia juga menyampaikan adanya warga lain di wilayah Kembaran yang meninggal dunia sekitar empat hari sebelum aksi. Namun, Budi mengaku tidak mengetahui secara pasti diagnosis medis maupun penyebab kematian warga tersebut.

“Sudah dua. Satu lagi itu orang Desa Kembaran ada, datanya ada kita. Kalau bentuk sakitnya, saya bukan dokter, jadi kurang paham. Tapi yang jelas beliau meninggal,” tuturnya.

Baca Juga

Sadis! Satu Keluarga di Kotayasa Diikat Perampok, Harta Benda Ludes Digarong

Budi menilai, ketidakaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat membuat warga menunda pengobatan karena khawatir harus membayar biaya layanan secara mandiri. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD mencari jalan keluar agar program UHC kembali berjalan.

Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk mengaktifkan kembali program tersebut mencapai Rp3,2 miliar. Menurut dia, kebutuhan itu semestinya dapat dipenuhi melalui kerja sama pemerintah daerah dan DPRD.

“Bila mana tidak ada uang, potonglah pokir anggota Dewan itu. Kerja sama mereka satu kolam kok. Tinggal urunanlah DPRD urunan, Pak Bupati urunan, masih enggak terkumpul Rp3,2 miliar untuk rakyat,” kata Budi.

Baca Juga

Ratusan Warga Gandatapa Demo, Tuntut Aktivitas Tambang Ditutup

Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyumas, Kuat Teguh S, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah pertemuan dan ruang dengar pendapat (RDP) yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, menurut dia, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan keputusan sesuai tuntutan massa.

“Ini sebenarnya buntut dari beberapa pertemuan, RDP sudah beberapa kali dan hasilnya apa, bupati tetap bergeming,” ujarnya.

Kuat menegaskan, pengaktifan kembali UHC harus segera dilakukan. Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga keputusan pemerintah daerah untuk kembali menjalankan program tersebut.

“Saya mengambil sikap tegas, UHC wajib, hukumnya wajib programnya untuk diaktifkan kembali. Hari ini sifatnya wajib, untuk segera diaktifkan, dikembalikan lagi. Ini bukan masalah anggaran kok, ini masalah bupati mau atau tidak,” katanya.

Editor: EldeJoyosemito