Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : BIK 2026 Jadi Momentum Perluasan Akses Layanan Keuangan
Advertisement . Scroll to see content

Nasabah Mandiri Taspen Gelar Aksi, Tuntut OJK Selesaikan Persoalan Kredit

Selasa, 10 November 2026 | 11:56 WIB
  • author Elde Joyosemito
Nasabah Mandiri Taspen Gelar Aksi, Tuntut OJK Selesaikan Persoalan Kredit
Puluhan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto menggelar aksi damai mendatangi Kantor OJK Purwokerto. (Foto: iNewsPurwokerto)

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Puluhan nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto menggelar aksi damai dengan menaburkan bunga di Makam Ragasemangsang, kompleks Alun-alun Purwokerto, Selasa (10/11/2026). 

Setelah itu, mereka mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto untuk meminta kepastian penyelesaian persoalan kredit yang mereka alami.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut menjadi bentuk kekecewaan para nasabah, yang mayoritas merupakan pensiunan, terhadap penanganan persoalan kredit di Bank Mandiri Taspen Purwokerto.

Usai melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, massa bergerak menuju kantor OJK. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan agar lembaga pengawas jasa keuangan tersebut mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi nasabah.

Salah satu tuntutan utama adalah penghentian pemotongan angsuran kredit serta pembekuan rekening yang selama ini digunakan sebagai sarana pemotongan dana.

Perwakilan nasabah, Giri Sudewo, mengatakan tuntutan tersebut memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, terdapat POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

"Kami meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan. OJK tidak hanya memberikan jawaban normatif seperti menjalankan standar operasional prosedur (SOP) atau meminta masyarakat menghormati proses hukum, tetapi juga menunjukkan langkah pengawasan dan perlindungan konsumen secara konkret," kata Giri.

Ia meminta pemeriksaan tidak hanya bertumpu pada dokumen administratif, tetapi juga menelusuri keterangan korban, aliran dana, komunikasi, kronologi, pola transaksi, serta keterlibatan pihak-pihak yang diduga terkait.

Perwakilan nasabah lainnya, Bhima Nugraha, meminta OJK mengevaluasi penanganan pengaduan di tingkat daerah. Menurut dia, terdapat kesan jawaban yang diberikan kepada sejumlah korban cenderung seragam dan menyerupai penjelasan dari pihak bank yang sedang dipersoalkan.

Para nasabah juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut setiap pengaduan, termasuk independensi pemeriksaan dan kemungkinan adanya kendala koordinasi maupun potensi konflik kepentingan.

Sementara itu, Prihartono menyoroti perlunya sinkronisasi penanganan antara OJK pusat dan daerah. Jika OJK pusat telah menemukan indikasi dugaan tindak pidana di sektor perbankan, menurut dia, langkah penanganan di daerah harus berjalan selaras.

Para nasabah menyatakan siap memberikan dokumen, data, kronologi, dan informasi lain untuk membantu proses pemeriksaan.

Selain menginginkan pengungkapan perkara, mereka menuntut pemulihan kerugian, termasuk pengembalian dana dan penyelesaian potongan angsuran yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Mereka juga meminta perhatian terhadap kerugian immaterial yang dialami para pensiunan.

Agus Riyanto mengatakan para nasabah membutuhkan kejelasan status kredit dan penghentian pemotongan angsuran apabila pemeriksaan membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan mereka.

Menurut dia, para pensiunan tidak seharusnya terus menanggung beban pembayaran apabila persoalan tersebut terbukti bukan disebabkan oleh kesalahan mereka.

Nasabah juga meminta transparansi perkembangan penanganan pengaduan, perlindungan dari intimidasi, serta kepastian mengenai unit kerja yang bertanggung jawab dan target waktu penyelesaian.

Giri menegaskan, perjuangan para pensiunan bukan semata-mata untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak.

"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak kami dilindungi, persoalan ini diungkap secara terang, dan keadilan benar-benar diwujudkan," ujarnya.

Kuasa hukum nasabah Djoko Susanto mengatakan aksi tersebut sengaja dilakukan secara damai dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ia berharap penyelesaian persoalan dapat dilakukan melalui dialog dan semangat saling menghormati.

"Ini aksi damai yang sejuk, karena penyelesaian segala masalah di masyarakat harus dengan semangat cinta dan kasih sayang. Bukan berarti kami tidak berani melakukan aksi yang lebih berat, tetapi memang bukan itu yang kami harapkan," kata Djoko.

Ia menyebut terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan kepada OJK. Pertama, meminta pemblokiran rekening yang selama ini menjadi tempat pemotongan angsuran. Kedua, meminta penghentian atau pemutihan kredit agar para nasabah dapat kembali menjalani kehidupan secara normal sebagai pensiunan.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima Klinik Hukum Peradi SAI hingga 9 November 2026, jumlah nasabah yang telah melaporkan persoalan tersebut mencapai 165 orang. Dua orang di antaranya telah meninggal dunia.

Djoko memperkirakan total kerugian yang dilaporkan para nasabah mendekati Rp49 miliar berdasarkan penghitungan manual pihaknya.

"Kurang lebih total nilai kerugian hampir di angka Rp49 miliar, berdasarkan penghitungan manual yang sudah kami lakukan," ujarnya.

Sementara Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, mengatakan telah menerima audiensi para nasabah bersama kuasa hukum mereka. OJK, kata dia, akan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dinavia menjelaskan, pembatalan kredit tidak dapat diputuskan langsung oleh OJK karena berkaitan dengan hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank. Apabila terdapat sengketa mengenai pembatalan kredit, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum, termasuk pengadilan.

"Untuk pembatalan kredit, prosedur yang harus dilalui tentu harus sesuai ketentuan. Pembatalan kredit bukan menjadi kewenangan OJK karena ini merupakan persoalan perdata antara nasabah dengan pihak bank. Nantinya, apabila ditempuh melalui pengadilan, pengadilan yang akan memutuskan," jelas Dinavia.

Meski demikian, OJK tetap melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan para nasabah. Koordinasi dengan OJK pusat juga terus dilakukan untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut.

Dinavia menyebut pemeriksaan dan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait telah dilakukan sebagai bagian dari proses tindak lanjut pengaduan.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap industri jasa keuangan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan berdasarkan laporan yang diterima dan pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan.

Dalam proses tersebut, OJK turut memeriksa aspek kehati-hatian perbankan (prudential), termasuk transaksi, mutasi rekening, pelaporan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan internal bank.

Menurut Dinavia, setiap bank memiliki sistem pengawasan internal yang mencakup manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. Seluruh fungsi tersebut bertanggung jawab memastikan operasional bank berjalan sesuai ketentuan, termasuk pada jaringan kantor di daerah.

OJK Purwokerto, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan OJK pusat dan mendalami setiap pengaduan terkait dugaan persoalan perbankan tersebut sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki.

Editor: EldeJoyosemito

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut