Bahkan dalam kesempatan itu, dirinya mengatakan jika penyaluran BPNT dari pemerintah ini sudah sarat akan kepentingan bisnis.
"ini bisnis sebenarnya, bansos untuk bisnis ini kan sudah tidak layak, tapi kenyataannya ini kan bisnis, kalau dihitung-hitung profit peyaluran tidak sedikit, keuntungan perbulan lebih dari gaji kepala desa. Tapi yang terpenting, keingian kami, penyaluran tetap seusuai dengan ketentuan," jelasnya.
Terpisah, kordinator e-warung Kecamatan Rembang, Sutrisno membenarkan terkait hal itu. Bahwa paket ekstra atau periode 13 dan 14 jumlah berasnya berbeda. Dimana sebelumnya jumlah beras setiap paket 13 kilogram, namun didua paket ekstra tersebut hanya 12 kilogram.
"Kalau dari pengurangan itu sebenarnya hanya karena kita menggunakan dengan kualitas. Jadi dengan kualitas yang lebih baik, karena harga beli kita juga lebih tinggi, tapi harga jual kita masih tetap menggunakan harga jual dibawah harga list dan selebihnya masuk di kuantitas untuk komoditi yang lain," kata Sutrisno.
Dia juga mengatakan jika perubahan kuntitas dari 13 kilogram menjadi 12 kilogram tersebut tidak ada aturannya dalam Pedum. Tapi hanya diatur setiap item paket yang terdiri dari beras, telur dan komoditas lain yang menunjang nutrisi masyarakat.
"Berkaitan kenapa harus 12 kilogram atau 13 kilogram, sebenarnya kalau di pedum itu tidak muncul, seberapapun permintaan KPM harus dilayani," katanya.
Di juga mengungkapkan, pertimbangan pihak e-warung pada akhirnya mengambil alih dua periode terakhir 13-14, karena stok beras pada saat itu tidak ada. Saat itu yang ada hanya beras premium.
"Pertimbangannya (mengambil dua periode 13-14) karena berasnya bagus, kalau bicara harga beras medium pun harganya disaat penyaluran memang tidak ada harga murah, bahkan disaat terakhir kita yang sudah pesan dengan Perpadi stoknya sudah habis. Sehingga kita berupaya karena harus dibagi pada Desember itu juga, yang ada stok beras premium," ungkapnya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
