Di halaman tersebut, pemda juga bisa melihat indikator prioritas satuan pendidikan mana yang perlu dilakukan pembenahan. Termasuk sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota.
Selain itu, terdapat pula contoh pembenahan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan pembenahan. Diplatform ini pula terdapat beragam rekomendasi kegiatan yang dapat digunakan untuk pemenuhan SPM satuan pendidikan.
“Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengunduh rekomendasi PBD untuk melakukan pembenahan. Pemerintah daerah dapat melihat sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota,” jelasnya.
Nadiem mengatakan jika komitmen Pemda dalam mengakselerasi peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia menjadi kunci keberhasilan Merdeka Belajar. “Saya tekankan pentingnya gotong royong dalam gerakan Merdeka Belajar,” ujar Nadiem.
Kemendikbudristek juga mengupayakan gotong royong antarlembaga pemerintah agar dapat menjawab tantangan yang dihadapi Pemda untuk melihat capaian pendidikan daerah dan melakukan perencanaan agar sesuai kebutuhan penerapan SPM Pendidikan. Solusinya adalah dengan Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0.
Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0 ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan menjadi empat negara besar ekonomi dunia pada 2050.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
