PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPP Mangrove) yang disiapkan oleh Pemerintah telah dikonsultasikan secara publik dan sedang dilakukan pembahasan antarkementerian.
Berdasarkan rancangan tersebut, tata cara kegiatan pemulihan ekosistem mangrove nantinya harus diatur melalui Peraturan Menteri.
Ketua Indonesian Mangrove Society (IMS) Sahat M Panggabean menjelaskan bahwa berbagai pengalaman pemulihan mangrove, baik yang berhasil maupun tidak, perlu dikumpulkan, dituangkan dan disampaikan dalam bentuk masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan RPP Mangrove yang sedang disusun tersebut.
“IMS dibentuk dari keinginan para penggiat mangrove di Indonesia, yang terdiri dari para pakar dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat, berinisiatif untuk menyatukan pemikiran, kekuatan finansial dan pengetahuan yang dapat membantu pemerintah. Salah satunya melalui menjaring gagasan, mengkaji, dan memberi rekomendasi langkah yang tepat dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia,”jelasnya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam konteks kebijakan, praksis dan akademis, IMS memandang bahwa kegiatan pemulihan mangrove harus diterjemahkan lebih menyeluruh, yaitu tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penanaman.
"Target berapa bibit mangrove yang telah ditanam dan kelulushidupan dari kegiatan penanaman mangrove bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan upaya pemulihan ekosistem mangrove. Sejalan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, dan semakin terbukanya informasi, indikator keberhasilan pemulihan pun kemudian mengalami tuntutan yang berbeda,“ ujar Yus Rusila Noor, Direktur Wetlands International Indonesia, dalam ‘Workshop Pemulihan Ekosistem Mangrove: Menanam atau tidak menanam?’ yang diselenggarakan di Bogor oleh IMS dan GMA Indonesia serta didukung oleh berbagai mitra strategis di Indonesia, beberapa waktu lalu.
Yus menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan mangrove selayaknya diukur dari terbentuknya wilayah mangrove yang berukuran cukup luas (satuan lanskap), dengan keragaman jenis serta nilai jasa yang dihantarkannya bagi manusia dan alam. Hal itu merupakan keunggulan ekosistem mangrove.
Dalam konteks ini, jasa lingkungan dari ekosistem mangrove terkait dengan penyimpanan karbon dan jasa lingkungan lain untuk keanekaragaman hayati menjadi indikator yang penting. Lebih dari itu, konsep pemulihan ekosistem mangrove berbasis masyarakat yang memberi manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat sekitar juga perlu diarusutamakan sebagai salah satu faktor dalam keberhasilan kegiatan pemulihan mangrove.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
