KEBUMEN, iNews.id - Rapat yang digelar antara Pemkab Kebumen yang dipimpin langsung oleh Bupati Arif Sugiyanto dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se Kabupaten Kebumen berlangsung tegang. Semuanya terpaku ketika Bupati menyinggung adanya dugaan pungutan liar bansos.
Sehingga rapat yang berlangsug di Pendopo Kabumian, Kamis (17/2/2022) itu lebih banyak mengungkap adanya dugaan pungli. Pada awalnya, Rakor tersebut bahas berbagai kendala yang dihadapi pendamping PKH di lapangan dalam mengawal bantuan sosial.
Namun kemudian, Bupati ingin mengetahui atau klarifikasi soal banyaknya laporan yang ia dapat terkait ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sembako melalui e-warung di masyarakat yang melibatkan berbagai pihak. Meski Bupati tahu, bantuan sembako e-warung pengawasannya ada di Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bukan pendamping PKH.
"Ini sifatnya rapat koordinasi, kami ingin tahu apa kendala atau persoalan yang terjadi di lapangan. Karena saya mendengar banyak laporan dalam penyaluran sembako itu ada yang tidak beres. Misalnya saya ambil dua kecamatan dulu. Di Kecamatan Petanahan informasinya untuk bisa jadi e-warung apakah benar dimintai uang Rp10 juta. Itu yang minta siapa? Mengalirnya ke siapa saja?,” tanya Bupati.
Rakor tersebut mendadak menjadi agak sedikit tegang ketika Bupati kembali melanjutkan pertanyaannya bahwa dirinya juga mendengar di Kecamatan Alian ada Pungli di e-warung sebesar Rp500 rupiah atau bahkan lebih, yang diambil keuntungannya dari tiap keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat penerima bantuan sosial sembako.
"Kemudian yang kedua dari Alian saya juga dapat laporan dari kepala desa, masing-masing e-warung dimintai uang yang diambil keuntungannya dari tiap-tiap KPM. Bener apa tidak? Nanti dari Petanahan dan Alian tolong jawab, tahu atau tidak kalau ada temuan-temuan itu," ucap Bupati.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
