Salah satu Pendamping PKH dari Petanahan kemudian menjawab bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk mengawasi atau mendampingi program bantuan sembako BPNT yang disalurkan melalui e-warung. Karena tugas itu ada di TKSK. Sementara pendamping PKH mengawasi pemberian uang tunai yang sudah ditransfer melalui rekening penerima untuk sejumlah kategori.
"Saya tidak tanya prosedur. Saya hanya tanya kalian yang di lapangan tahu atau tidak adanya informasi itu. Kalau mau menjelaskan prosedur kewenangan, saya Bupati sudah tahu. Jawab saja tahu atau tidak. Itu saja!" tandas Bupati.
Bupati kemudian meminta agar tidak melanjutkan jawaban dari pendamping PKH Petanahan karena ia sendiri mengaku tidak tahu soal itu. Selanjutnya Bupati menanyakan ke PKH Alian tentang adanya pungli di e-warung dari keuntungan beras perkilo sebesar Rp500 oleh oknum tertentu yang selanjutnya diduga dibagikan ke Forkompincam Alian.
"Kalau Forkompincam berarti di situ ada Camat, Kapolsek dan Danramil. Benarkah itu dibagikan ke Forkompimcam? Tolong dari Alian jawab," tanya Bupati.
Dari sekian banyak pendamping PKH di Alian tidak ada yang berani jawab. Tapi hanya ada satu orang yang berani memberikan jawaban ke Bupati.
"Izin Pak Bupati terkait hal itu, tadi adanya potongan dari suplaiyer yang katanya untuk Forkompimcam memang ada bapak," ucap salah seorang pendamping PKH.
"Berapa potongannya?" tanya Bupati.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
