"Memang benar itu bapak, salah satu masyarakat kami penerima PKH dan Bansos sembako kadang mengeluh ke kami berasnya jelek, buahnya busuk. Kualitas barangnya tidak sesuai. Tapi untuk mengintervensi ke e-warung kami tidak punya kewenangan. Itu pengawasannya ada di TKSK.
Jadi itu beberapa kendala yang kami hadapi," ujar salah satu pendamping PKH dari Kecamatan Klirong. Diketahui Pendamping PKH diberi tanggungjawab untuk mengawasi dan mendampingi bantuan sosial kepada tiap-tiap KPM.
Banyak KPM yang tidak hanya menerima bantuan PKH, tapi juga menerima bantuan sembako program BPNT yang disalurkan melalui e-warung. Bantuan sembako ini pengawasanya ada di TKSK.
Namun pendamping PKH yang juga menjadi bagian dari pengawas bantuan sosial bukan berarti tidak tahu jika terjadi kecurangan dalam bantuan sosial lain. Seperti halnya bantuan sembako, sehingga Bupati dalam forum itu menanyakan apakah pendamping PKH tahu soal adanya pelanggaran itu di lapangan.
"Sebenarnya kami semua rata-rata tahu, tapi kami memilih untuk diam. Karena takut, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kita sendiri tidak punya kewenangan lebih soal itu. Dan ini baru pertama kalinya kami dari pendamping PKH bertemu dan berdiskusi dengan Pak Bupati. Insya Allah ke depan kita ada keberanian melapor," ujar salah satu pendamping PKH yang tidak mau disebutkan namanya.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
