PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada hari Jumat, (13/9/2024), di Purbalingga.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Tiwi mengawali jawaban atas pandangan umum dan pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait kenaikan target PAD tahun 2025. Tiwi mengatakan jika kenaikan PAD sebesar 26,16 persen berasal dari kenaikan pajak daerah sebesar 91,49 persen, retribusi daerah sebesar 6,61 persen dan bagian laba BUMD sebesar 2,88 persen.
"Pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, dimana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan BBNKB mulai tahun 2025 diterimakan sebagai opsen pajak kabupaten," kata Tiwi dalam keterangannya, Jumat.
Berikutnya terkait kegiatan infrastruktur tahun 2025 yang diprioritaskan untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dengan baik. Yakni melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala maupun rekonstruksi, hingga pemeliharaan irigasi dan penyelesaian gedung DPRD.
Menjawab pandangan dari Fraksi PKB terkait pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah, Tiwi mengatakan bahwa target penanganan jalan pada tahun 2025 akan direncanakan sepanjang 246 kilometer. Kawaban tersebut sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Demokrat.
"Penanganannya diprioritaskan pada ruas jalan tidak mantap hasil survey kondisi jalan terbaru, serta dengan memperhatikan kondisi dan tingkat kepadatan lalu lintas," terangnya.
Sementara terkait mekanisme pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan nasional di mana Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah masuk dalam kategori UHC, Tiwi menjelaskan jika saat ini calon peserta bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa kelengkapan dokumen yang telah disyaratkan.
"Adapun anggaran yang digunakan untuk menopang UHC bersumber dari APBN, kepesertaan mandiri, peserta penerima upah, serta bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga untuk keluarga tidak mampu yang belum tercover PBI APBN. Dalam RAPBD tahun anggaran 2025 telah dianggarkan sebesar 22,6 milyar rupiah," ucapnya.
Selanjutnya Tiwi sependapat dengan pandangan umum dari Fraksi PKS, jika dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan upaya pemetaan dengan basis data yang akurat.
"Beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pemutakhiran data base potensi pajak daerah melalui penyusunan profil wajib pajak, penyesuaian NJOP bumi sebagai dasar penetapan PBB-P2 melalui survey harga pasar, dan perbaikan data base wajib pajak dan objek pajak secara rutin," terangnya.
Menanggapi Pandangan umum Fraksi Gerindra, Tiwi juga menyampaikan jika Pemkab Purbalingga terus berupaya menambah fasilitas kesehatan guna mengoptimalkan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat miskin. Upaya yang dilaksanakan diantaranya melalui pembangunan dan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, serta penambahan ruang perawatan pada rsud secara bertahap.
"Pemerintah daerah juga sangat menaruh perhatian dan peduli terhadap para pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan maupun fasilitasi tempat usaha yang layak dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif," terangnya
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
