PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto terus mendorong pekerja informal untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Khusus bagi para penderes yang jumlahnya sekitar 14 ribu pekerja, baru sekitar 40 persen yang masuk dalam program perlindungan ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, Muhammad Ramdhoni, mengatakan bahwa pihaknya baru saja memberikan kartu kepesertaan secara simbolis kepada pekerja informal, yakni penderes di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas.
"Ternyata, dari 14 ribu penderes yang ada di Banyumas, baru sekitar 40 persen tercover program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ke depan, masih ada 60 persen yang perlu terus diedukasi supaya ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Ramdhoni pada Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, sejauh ini 40 persen pekerja informal yang ikut ditopang dari dana jimpitan. Artinya, para pekerja informal itu diakomodasi dengan dana jimpitan yang bersumber dari CSR perusahaan dan koperasi.
"Ke depan, kami meminta kerja sama dengan Pemkab Banyumas untuk bisa mengakomodasi 60 persen pekerja informal yang belum tercover," katanya.
Ramdhoni mengatakan, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menunggu dana jimpitan dari dana CSR saja, melainkan mendorong keikutsertaan secara mandiri.
Sebagai contoh, penderes sebenarnya hanya perlu membayar iuran per bulan sebesar Rp16.800 saja. Namun, jika diminta langsung, kemungkinan besar akan keberatan.
"Oleh karena itu, bisa saja iuran per hari katakanlah Rp1.000. Misalnya, saat dilaksanakan transaksi setoran gula, ada iuran Rp1.000. Kalau dalam sebulan selama 20 hari setor gula, maka akan mendapatkan Rp20 ribu. Sisanya, nanti bisa digunakan untuk mengcover pekerja lainnya. Saya kira dengan sistem seperti ini, penderes juga punya rasa memiliki," ujarnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
