BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi capaian Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah saat meninjau Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Wlahar Wetan, Sabtu (19/4/2025). Ia menyebut Banyumas sebagai salah satu contoh terbaik di Indonesia yang mampu menangani persoalan sampah secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis ekonomi.
“Ini agak menenangkan hati kita, masih ada juga ternyata, setelah keliling-keliling Indonesia, ada kabupaten yang relatif selesai menangani sampahnya. TPA ini tidak bau, karena sampah organik sudah dipilah sejak awal oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat),” kata Hanif kepada wartawan saat memberi mengunjungi TPA BLE Banyumas.
Hanif memuji langkah berani Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyerahkan pengelolaan sampah ke unit-unit usaha kecil, yakni KSM. Model ini, menurutnya, belum diterapkan secara utuh di daerah lain.
"Di banyak Kabupaten/Kota lain, ini tidak berani, jadi masih semuanya di handle oleh pemerintah setempat dengan kemampuan yang terbatas. Tapi di Banyumas, proses penyelesaian sampahnya dilakukan dengan desain bisnis dan ini belum kita lihat di tempat lain yang komplit seperti ini," jelas Hanif. Ia mencatat ada sekitar 70 KSM di Banyumas, dengan 50 di antaranya beroperasi aktif.
Hanif menegaskan bahwa idealnya pengelolaan sampah dilakukan dalam tiga segmen, yakni hulu (pencegahan dan edukasi), tengah (proses pemilahan), dan hilir (pengolahan akhir). Saat ini, Banyumas dinilai sudah unggul di segmen tengah dan hilir, namun perlu dorongan lebih besar di hulu.
“Karena di hulu ini sebenarnya membangun karakter kita untuk pengurangan sampah, kemudian bijaksana sampah ini di hulu,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjut Hanif, telah menetapkan target penyelesaian sampah nasional sebesar 50 persen pada 2025, meningkat dari 39 persen saat ini. Angka itu, menurutnya harus dicapai lewat penghentian semua praktik open dumping di TPA dan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Sebab, kata Hanif, Presiden melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), mentargetkan penyelesaian sampah di 2029 harus 100 persen.
“Presiden tidak main-main. Target 50 persen di 2025 adalah skenario dari RPJMN. Siapa yang main-main maka akan ada tanggung jawab yang harus berkonsekuensi secara pribadi dan jabatannya,” ujar Hanif.
Sebagai bagian dari strategi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya. Banyumas, kata Hanif, akan dijadikan salah satu daerah contoh yang akan dikunjungi kepala dinas dari seluruh Indonesia.
Meski demikian, Hanif Faisol menegaskan pentingnya menjadikan sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan pemerintah. “Sampah itu sisa, dan penyelesaiannya pasti ekonomi negatif (berbiaya). Jangan dikira dengan weste energi, kemudian akan selesai, itu akan memakan biaya yang cukup besar. Tapi kalau disusun dengan benar seperti di Banyumas, biaya itu bisa ditekan, bahkan jadi peluang,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengakui bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya belum sempurna, namun terus menuju perbaikan. Ia bahkan berharap ke depan pengelolaan sampah tidak lagi bergantung pada dana APBD.
“Dulu APBD kita keluarkan Rp30 miliar, sekarang tinggal Rp5 miliar. Target saya, pengelolaan sampah bisa tanpa APBD, kalau bisa malah menghasilkan pendapatan,” kata Sadewo.
Ia menambahkan, beberapa investor sudah menyatakan minat untuk masuk, salah satunya untuk memproduksi biji plastik dari hasil daur ulang. Selain itu, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU juga telah menjanjikan bantuan peralatan pengolahan dan pengembangan TPA BLE Banyumas.
Untuk mendukung operasional KSM, Sadewo menyebut pemerintah pusat juga akan memberikan fasilitas pinjaman lunak dengan bunga rendah, namun harus diawasi ketat agar tepat sasaran.
Meski pengelolaan di hilir dinilai sudah cukup baik, Bupati Sadewo menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di wilayah hulu seperti Kecamatan Gumelar, yang sungainya masih sering jadi tempat buang sampah.
“Kalau wilayah hulu sudah merata TPS-nya dan masyarakat sadar, saya yakin bisa zero sampah dan zero APBD, kalau bisa surplus APBD,” tegasnya.
Data terakhir menunjukkan, Banyumas menghasilkan 600 ton sampah per hari, dengan 493 ton berhasil dikelola. Namun, berdasarkan estimasi populasi 1,8 juta jiwa, potensi total sampah bisa mencapai 900 ton per hari.
Dengan capaian pengelolaan yang telah menyentuh 80 persen, Banyumas dinilai sebagai daerah yang siap menjadi model nasional untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah pada 2029.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
