CALIFORNIA, iNewsPurwokerto.id— Ketegangan di Los Angeles semakin membara. Setelah pengerahan 2.000 personel Garda Nasional pekan lalu, kini pasukan Korps Marinir Amerika Serikat diturunkan untuk mengendalikan demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.
Langkah tersebut menyulut kontroversi baru, terutama karena pengerahan militer ini dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah lokal.
Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass mengecam keputusan pemerintah federal yang dianggap berlebihan dan mengabaikan prosedur konstitusional.
Komando Utara AS mengonfirmasi pengerahan sekitar 700 personel Korps Marinir dari Batalion ke-2, Marinir ke-7, Divisi Marinir ke-1 ke Los Angeles County.
Mereka akan bergabung dengan Satgas 51 yang beroperasi di bawah komando Title 10—hukum federal yang memungkinkan pengerahan pasukan aktif untuk tugas domestik.
Pengerahan ini mengesankan seolah-olah Los Angeles adalah zona konflik bersenjata. Sebagaimana diketahui, Korps Marinir merupakan matra tempur yang biasa diterjunkan ke wilayah krisis global, bukan urusan demonstrasi sipil.
"Penggunaan pasukan tempur untuk menghadapi warga sipil sangat tidak proporsional," ujar Gubernur Newsom dalam wawancara dengan MSNBC.
Ia menilai pengerahan itu sebagai tindakan ilegal dan tidak bermoral. “Trump sedang menyulut bahan bakar ke dalam api yang sudah menyala.”
Gubernur Newsom menegaskan bahwa pemerintah negara bagian tidak pernah meminta pengerahan Garda Nasional, apalagi pasukan marinir.
Ia bahkan menyatakan Gedung Putih tidak pernah berkonsultasi dengannya mengenai langkah tersebut.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
