Menuju Reformasi Birokrasi Berbasis Integritas
Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 sebenarnya memberikan ruang untuk mengoreksi arah reformasi melalui fokus pada core values ASN yang dikenal dengan “BerAKHLAK” (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Namun, nilai-nilai tersebut sering berhenti pada slogan, belum menjadi sistem nilai yang hidup dalam keseharian birokrasi.
Integrasi antara manajemen kinerja dan pembinaan integritas seharusnya menjadi agenda utama dalam periode baru reformasi birokrasi ini. Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat:
1. Integrasi nilai etika dalam indikator kinerja.
Setiap sasaran kerja ASN seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik atau administratif, tetapi juga mencakup dimensi perilaku etis, pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap nilai organisasi.
2. Transformasi budaya organisasi.
Reformasi birokrasi tidak cukup dengan digitalisasi atau penyederhanaan struktur. Diperlukan perubahan budaya kerja yang mendorong keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.
3. Penguatan kepemimpinan etis.
Pemimpin birokrasi harus menjadi teladan integritas. Tanpa keteladanan dari atas, nilai integritas sulit menembus ke bawah.
4. Mekanisme penghargaan berbasis nilai.
Sistem reward dan punishment hendaknya tidak hanya didasarkan pada capaian angka, tetapi juga pada perilaku dan integritas. ASN yang menunjukkan konsistensi moral harus diapresiasi.
5. Partisipasi publik dalam pengawasan.
Kinerja birokrasi tidak boleh menjadi urusan internal lembaga saja. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra pengawasan, baik melalui mekanisme digital (e-feedback) maupun forum pelayanan publik.
Menegakkan Integritas sebagai Esensi Pelayanan Publik
Dalam jangka panjang, keberhasilan reformasi birokrasi tidak diukur dari seberapa banyak sistem baru dibuat, melainkan seberapa dalam nilai integritas menjiwai perilaku aparatur. Sebuah birokrasi yang berintegritas akan menciptakan kinerja yang berkelanjutan karena kepercayaan publik menjadi modal sosial utama.
Integritas adalah fondasi legitimasi. Tanpa kepercayaan, birokrasi akan kehilangan otoritas moral untuk melayani. Dalam konteks ini, manajemen kinerja seharusnya tidak dipahami semata sebagai instrumen kontrol administratif, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial ASN terhadap publik.
Etika publik bukanlah tambahan dalam administrasi, tetapi inti dari administrasi itu sendiri. Seperti dikatakan Rohr (1989), administrasi publik yang baik selalu berakar pada constitutional morality—yakni kesadaran bahwa setiap kebijakan dan tindakan birokrasi harus tunduk pada nilai keadilan, kejujuran, dan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, upaya memperbaiki kinerja birokrasi tanpa memperkuat integritas ibarat membangun rumah megah di atas pasir. Ia tampak kokoh dari luar, tetapi mudah runtuh ketika diterpa badai ketidakpercayaan publik.
Antara Reformasi dan Refleksi
Reformasi birokrasi Indonesia memasuki babak baru menuju 2045. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan dan instrumen kebijakan yang semakin canggih. Namun, di tengah kemajuan teknokratis ini, kita dihadapkan pada tugas yang jauh lebih mendasar: membangun kembali kesadaran moral dalam pelayanan publik.
Manajemen kinerja yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas bukan sekadar kebutuhan sistem, tetapi kebutuhan bangsa. Ia menjadi prasyarat agar birokrasi benar-benar mampu menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa prosedur.
Reformasi birokrasi tanpa moralitas hanya akan menghasilkan administrasi tanpa jiwa. Maka, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar memperbaiki kinerja, melainkan memulihkan integritas karena di sanalah letak sejati keberhasilan reformasi yang bermartabat.
Penulis:
Siti Zulaihah Mahasiswa Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
