Tahun Politik, Bupati Purbalingga Wanti-wanti Ini kepada Aparatur Pemerintahan

PURBALINGGA,iNewsPurwokerto.id - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengingatkan tentang adanya kontestasi politik dalam pesta demokrasi yang akan datang pada tahun 2024. Bupati tidak mengabaikan fakta bahwa pesta demokrasi dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan.

"Oleh karena itu, semua yang hadir di sini sebagai elemen penting dalam masyarakat, diharapkan dapat menjadi penengah dan menciptakan perdamaian saat ada konflik antara masyarakat akibat perbedaan pilihan," kata Bupati dalam acara Amaliyah Syawal/Halal Bihalal Pemkab Purbalingga bersama Aparatur Pemerintah se-Kecamatan Pengadegan, pada hari Senin (22/5/2023) di Kantor Kecamatan Pengadegan.

Baca Juga

Satpol PP Purbalingga Musnahkan 1250 Botol Miras

Dia menyatakan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Namun, diharapkan perbedaan ini tidak memecah belah masyarakat, tetapi tetap menjaga persatuan dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Masalah kondusifitas ini bukan hanya tanggung jawab TNI POLRI saja. Kita sebagai warga masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga Purbalingga tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada aparatur pemerintah yang hadir untuk mensosialisasikan tentang pesta demokrasi yang akan diadakan pada tahun 2024. Mulai dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, termasuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati, akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

Baca Juga

Tanjakan Bayeman Purbalingga Jadi Perhatian Jelang Arus Mudik Lebaran 2024

"Tugas kita bukan hanya mensosialisasikan, tetapi juga mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak mereka tersebut. Satu suara sangat menentukan masa depan Kabupaten Purbalingga dan Indonesia," ucapnya.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Berkat kerja keras mereka dalam menjalankan pemerintahan, Kabupaten Purbalingga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang ketujuh kalinya.

Editor : Elde Joyosemito