Senator Usulkan Jasela Jadi Provinsi Daerah Khusus Penyangga Pangan Nasional

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik, mendorong percepatan pembangunan kawasan Jawa Tengah bagian selatan (Jasela) dengan mengusulkan pembentukan provinsi dengan status Daerah Khusus (DK) Penyangga Pangan Nasional.
Usulan ini dinilai sebagai terobosan untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi dan kemiskinan yang masih membayangi wilayah tersebut.
Abdul Kholik mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan selama lima tahun terakhir, Jasela tertinggal dibandingkan kawasan utara seperti Semarang Raya dan Pantura, maupun kawasan timur Solo Raya.
“Perlu ada akselerasi percepatan pembangunan. Tanpa terobosan, ketimpangan ini akan sulit diatasi,” ujar Kholik dalam diskusi bertema ‘Masa Depan Jasela’ bersama PWI Banyumas di RM Gerai Lodeh Purwokerto, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, solusi ideal adalah membentuk provinsi baru. Namun, sebagai langkah realistis, ia mengusulkan Jasela ditetapkan sebagai Daerah Khusus yang berfungsi sebagai penyangga pangan nasional.
“Skema ini lebih memungkinkan secara regulasi dan dapat menjawab banyak permasalahan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penguatan ketahanan pangan nasional,” jelas senator asal Cilacap yang kini menjabat periode keduanya.
Wilayah Jasela, lanjut Kholik, memiliki potensi besar di sektor agro pertanian, maritim, dan pariwisata. Wilayah yang mencakup Barlengmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) ditambah Purworejo, Magelang, dan Wonosobo ini dikenal sebagai lumbung pangan dengan surplus beras dan gabah yang konsisten.
“Kita ingin potensi ini dikonsolidasikan agar Jasela mampu menjadi eksportir pangan. Dukungan iklim yang mendukung dan luas lahan pertanian yang signifikan adalah kekuatan Jasela,” tegasnya.
Abdul Kholik juga menyoroti perlunya kesepahaman antar kepala daerah di Jasela untuk bersama-sama mendorong skema Daerah Khusus ini. “Tanpa sinergi, upaya ini akan sulit terealisasi. Saya juga berharap pemerintah provinsi memberi ruang lebih luas, dan pemerintah pusat memberikan afirmasi yang nyata,” tambahnya.
Ia menilai, pendekatan konvensional dalam menangani kemiskinan terbukti kurang efektif. “Data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir penurunan kemiskinan di Jateng hanya sekitar 6 persen. Sekarang pun masih di angka 9-10 persen. Ini perlu pendekatan berbeda agar tidak menjadi beban jangka panjang, terutama menuju target Indonesia Emas,” paparnya.
Kholik menilai, skema DK Jasela sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Ia mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut usulan daerah khusus tidak terikat moratorium seperti halnya pemekaran daerah secara reguler.
“Ini penting, karena jalur reguler masih terbentur moratorium dan politisasi yang tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, perjuangannya tidak terkait agenda politik, melainkan semata demi kepentingan teknokratis dan ekonomi.
“Wilayah Jasela selama ini kurang mendapat perhatian serius dibanding wilayah utara. Fakta-fakta dan data yang ada menunjukkan ketertinggalan yang nyata, sehingga langkah akselerasi ini harus terus didorong secara konsisten,” tandasnya.
Editor : EldeJoyosemito