Banyumas Jadi Pilot Project Kebijakan Restorative Justice Pascaperkara

Kolaborasi ini dirancang untuk memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan, hingga penempatan kerja bagi pelaku yang menyelesaikan perkara secara restoratif.

Baca Juga

Daftar Lengkap Rotasi 68 Pejabat di Lingkungan Kejari dan Kejati

“Kami ingin memastikan pelaku tidak kembali ke jalan kriminal karena tekanan ekonomi. Maka dari itu, pelatihan dan dukungan lintas sektor sangat penting,” jelas Sunarwan.

Sementara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh program ini. Kepala Dinas, Wahyu Dewanto, menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) siap menjadi tempat pelatihan bagi pelaku yang telah menyelesaikan proses hukum.

“Program ini sangat kami dukung. Selain pelatihan, kami juga akan bantu penempatan kerja agar mereka benar-benar bisa kembali ke masyarakat secara produktif,” kata Wahyu.

Baca Juga

Pakar Hukum Nilai Revisi UU Kejaksaan Bisa Lemahkan Sistem Hukum 

BLK Kabupaten Banyumas menyiapkan berbagai pelatihan seperti otomotif, menjahit, pengelasan, servis ponsel, barista, pembuatan kue dan roti, barber, serta pelatihan khusus bagi calon pekerja migran. 

Langkah ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mengurangi angka residivisme dan menciptakan keadilan yang lebih holistik.

Editor: EldeJoyosemito