1.180 Pegawai Honorer R4 Banyumas Desak Pemkab Segera Usulkan Jadi PPPK Paruh Waktu

Miqdad menegaskan, waktu mereka hampir habis. Setelah 14 Agustus 2025, peluang menjadi PPPK paruh waktu akan tertutup rapat.

Baca Juga

Banyumas Luncurkan Satu Portal Layanan Terintegrasi, Akses Semua Informasi dalam Satu Platform

Berdasarkan data BKN, jadwal rekrutmen PPPK Paruh Waktu 2024 untuk usulan penetapan kebutuhan instansi dimulai sejak tanggal 1–14 Agustus 2025, kemudian penetapan kebutuhan oleh Menpan-RB mulai tanggal 15–20 Agustus 2025, pengumuman alokasi kebutuhan tanggal 21–31 Agustus 2025. Selanjutnya untuk pengisian DRH PPPK Paruh Waktu akan dimulai pada tanggal 1–30 September 2025, Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu: 1 Oktober–10 November 2025 dan Penetapan NIP akan dilakukan pada 1 Desember 2025.

“Kami tak ingin demo. Kami ingin dialog. Tapi kalau tidak juga direspon, kami tidak punya pilihan lain. Apakah karena anggaran? Kalau iya, kami kan selama ini tetap digaji, artinya anggaran sudah ada,” katanya.

Dedikasi Tinggi, Gaji Masih Rendah

Sementara menurut Dias Yayas, pegawai honorer R4, mengungkapkan mayoritas rekannya telah mengabdi lebih dari lima tahun, bahkan ada yang 15 tahun, namun status dan kesejahteraan tak kunjung jelas.

Baca Juga

Dapur MBG Mandiri Dibangun di Patikraja Banyumas, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lokal

“Kami bekerja Senin hingga Sabtu, 37,5 jam per minggu, bahkan saat cuti nasional tetap masuk karena pelayanan kesehatan harus jalan. Tapi gaji kami masih di bawah UMK,” ucap Dias.

Menurutnya, kesempatan menjadi PPPK adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, apalagi saat menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Seorang pegawai lain yang enggan disebutkan namanya menambahkan, “Kami ini ujung tombak saat pandemi. Kami berharap daerah memberi perhatian lebih. Jangan sampai kami dikalahkan oleh pelamar baru dari jalur CPNS,” ujarnya.

Baca Juga

Bupati Banyumas: Wujudkan Pelayanan Darah yang Cepat, Aman dan Berkualitas

Pegawai R4 juga mendorong revisi regulasi kepegawaian BLUD yang terakhir diperbarui pada 2016, agar seluruh pegawai termasuk yang digaji dari dana operasional memiliki peluang yang sama dalam rekrutmen nasional.

Editor : Arbi Anugrah