Banyumas Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional, Wabup: Sesuai Program Trilas

Selain itu, SDM PKH dan TKSK juga ditugaskan untuk mengedukasi keluarga penerima manfaat (KPM) agar segera melakukan aktivasi IKD sebagai syarat dalam sistem digital tersebut.

Baca Juga

Percepatan Pembangunan 2027 di Purbalingga, Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus

Dwi Asih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Melalui forum koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, komitmen kuat, serta langkah konkret yang terintegrasi dalam pelaksanaan uji coba di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mendampingi masyarakat penerima bansos, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital.

Baca Juga

Beruntungnya Jadi Warga Banyumas, Layanan Kesehatan Cukup Pakai KTP

“Masih banyak penerima bansos yang belum memiliki perangkat yang memadai. Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan,” katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan IKD dalam sistem Perlinsos memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan akurasi verifikasi penerima, mencegah duplikasi identitas, serta memperkuat transparansi dan keamanan penyaluran bantuan melalui teknologi pengenalan wajah.

Selain itu, IKD juga dinilai mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial tanpa harus membawa dokumen fisik, sekaligus mempercepat proses verifikasi data penerima bansos.

Editor : EldeJoyosemito