Momen Hari Kartini, Polresta Cilacap Gandeng Pemkab Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

CILACAP, iNewsPurwokerto.id — Momentum peringatan Hari Kartini ke-147 dimanfaatkan sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cilacap. Polresta Cilacap bersama Pemkab Cilacap resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) tentang penanganan terpadu korban tindak pidana perempuan dan anak, Selasa (21/4/2026).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya bersama Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono. Kesepakatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan sistem perlindungan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang dialami kelompok rentan.

Baca Juga

Hari Polwan, Polresta Salurkan 10.000 Liter Air Bersih ke Warga 

Ammy menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk meneladani perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan akses pendidikan bagi perempuan.

“Semangat Kartini tetap relevan hingga saat ini. Beliau telah menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci pembebasan. Tanpa akses pendidikan yang setara, bukan hanya perempuan yang tertinggal, tetapi juga masa depan bangsa,” ujarnya.

Menurut Ammy, meski kemajuan dalam pemberdayaan perempuan terus terlihat, tantangan masih tetap ada, mulai dari ketimpangan akses hingga norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Karena itu, perempuan memiliki peran strategis dalam melanjutkan perjuangan Kartini sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Baca Juga

Lapor ke Polisi, Keluarga Minta Kejelasan Penyebab Kematian Sutrimo Karumga Mantan Jampidsus Febrie

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta peran generasi muda dan penyandang disabilitas.

“Ke depan, kita harus memastikan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh sektor pembangunan. Perempuan harus menjadi subyek yang berdaya dan ikut menentukan arah pembangunan,” katanya.

Ammy juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang responsif gender, menjamin akses pendidikan bagi anak perempuan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang.

Editor: EldeJoyosemito