BIK 2026 Jadi Momentum Perluasan Akses Layanan Keuangan

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto memanfaatkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Upaya tersebut juga dibarengi peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan terhindar dari berbagai risiko.

Kepala Kantor OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari mengatakan, kemudahan akses terhadap layanan keuangan harus diikuti pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk yang digunakan, baik untuk menabung, berinvestasi maupun memperoleh pembiayaan.

Buka Jalan Akses Keuangan bagi Warga Banjarnegara dari Pelaku Usaha hingga Pelajar

“Kalau kita banyak mengakses, tentunya sudah menggunakan produknya. Berarti kalau menggunakan produk layanan, baik dari sisi menabung maupun mencari modal pembiayaan, itu harus diikuti literasinya, pemahamannya,” kata Dinavia usai seremoni puncak BIK 2026 dan pameran Financial Expo (FinExpo) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (24/10/2026).

Dia mencontohkan, masyarakat yang memiliki hasil usaha perlu memahami risiko sebelum menempatkan dana pada instrumen investasi. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan modal atau pinjaman harus mampu membedakan layanan pembiayaan resmi dengan layanan ilegal.

“Jangan sampai nanti sudah punya uang hasil usahanya, ditawari (investasi) tetapi tidak tahu, ternyata investasi bodong. Ataupun butuh uang, ternyata aksesnya pinjaman online ilegal. Hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi dan terus kita tingkatkan literasinya,” ujarnya.

Pegadaian-OJK ke Mahasiswa Unsoed: Jangan FOMO Investasi Medsos, Awas Terjebak Pinjol dan Link Scam!

Dalam pelaksanaan BIK 2026, OJK Purwokerto melibatkan 29 lembaga jasa keuangan (LJK) yang menyelenggarakan 64 kegiatan edukasi dengan total peserta mencapai 7.898 orang.

Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan pembukaan 4.513 rekening baru, penerbitan 22 polis asuransi, penyaluran pembiayaan kepada 1.298 debitur, serta pembiayaan emas sebanyak 915 gram.

Selain itu, Duta Literasi dan Inklusi Jasa Keuangan atau Sobat Lik Jaka menggelar 177 kegiatan edukasi selama Juli hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjangkau 15.471 orang, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha jasa keuangan hingga kelompok masyarakat prioritas.

OJK Purwokerto Selidiki Dugaan Investasi Bermasalah yang Libatkan Mantan Karyawan Mandiri Taspen

Dinavia mengatakan, edukasi keuangan juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui peningkatan literasi, pelaku usaha diharapkan dapat mengenali pilihan produk keuangan yang sesuai untuk mendukung kebutuhan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Menurut Dinavia, tingginya angka inklusi perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mampu menentukan pilihan secara bijak dan memahami risiko yang menyertainya.

PT Pegadaian Area Purwokerto Gandeng OJK dan Dinas UMKM dalam Kegiatan GENCARKAN

“Kami berharap kegiatan BIK dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko penipuan dan praktik keuangan ilegal,” kata Dinavia.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menilai sosialisasi dan edukasi dalam kegiatan BIK membantu masyarakat mengenali berbagai modus penipuan yang berkedok transaksi atau layanan keuangan.

“Dengan adanya sosialisasi seperti ini, warga masyarakat jadi tahu apa itu transaksi-transaksi bodong. Sekarang banyak sekali penipuan, sehingga harapan saya warga masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal, jangan sampai tertipu dengan hal atau janji-janji yang tidak pasti,” ujarnya.

Sektor Jasa Keuangan Eks Karesidenan Banyumas Tumbuh Stabil

Lintarti mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan OJK. Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah daerah dan OJK diperlukan agar edukasi menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyikapi tawaran investasi maupun transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Editor: EldeJoyosemito