BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 1.601 anggota Fatayat NU perwakilan 308 ranting di Kabupaten Banyumas malakukan deklarasi cegah perkawinan anak dan dekralasi Pemilu jujur, damai serta bebas money politics. Kegiatan ini untuk memperingati Konfercab Fatayat NU Kabupaten Banyumas ke-10 yang gelar di alun-alun Banyumas, Minggu (16/07/2023).
Bupati Banyumas, Achmad Husein dalam sambutannya mengatakan, perkawinan anak dari 80% data yang ada, pasti mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, sebab secara psikologis mereka tidak siap, dan secara keuangan mereka juga tidak dapat mencari uang dengan baik.
"Mereka masih menuntut adanya pendidikan, mereka masih anak-anak, dan mereka masih suka bermain, sehingga ketika diberi tanggungjawab keluarga yang besar, akibatnya akan berantakan," kata Husein dalam keterangannya.
Menurut Husein, perkawinan dini pada anak ini juga akan menunda atau memutus prestasi anak itu sendiri, serta memberi beban bagi keluarganya. Maka dari itu, melalui deklarasi cegah perkawinan anak ini, pihaknya meminta agar Fatayat NU bisa ikut berkontribusi atas maraknya perkawinan anak di usia dini.
Selain deklarasi cegah perkawinan anak, kegiatan yang diselingi dengan senam massal ini juga mendeklarasikan Pemilu damai dan bebas money politics.
Menurut Ketua PC Fatayat NU Banyumas Eva Lutfiati Khasanah, mengatakan jika PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas beserta 27 PAC Fatayat NU se-kabupaten Banyumas juga mendekralasikan pernyataan sikap terkait pemilu damai dan berintegritas.
Ia memandang pemilu tahun 2024 adalah proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Di mana pemilu 2024 akan memilih Presiden, wakil Presiden, anggota legislatif dari tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
"Maka kami bersikap dan mendorong pemilu harus dijalankan secara jujur, adil dan bermartabat serta mengedepankan etika dan kepentingan bersama untuk melanjutkan suksesi negara Indonesia yang aman, damai demi Indonesia yang maju dan sejahtera," ujarnya.
Eva menjelaskan, pemilu adalah ajang rekonsiliasi nasional untuk mendapatkan pimpinan-pimpinan terbaik bangsa, dan bukan sebaliknya menjadi pintu terjadinya pembelahan politik yang potensial merusak integrasi bangsa. "Oleh karena itu, kami menolak dan mendorong semua pihak agar tidak melakukan segala bentuk money politics, penggunaan isu SARA, politik identitas, ekploitasi perempuan dan anak dalam penyelengaraan pemilu 2024," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eva juga menghimbau kepada seluruh pemilih perempuan khususnya, dan kepada semua pemilih dalam pemilu 2024 agar tidak apatis atau masa bodoh dalam pemilu 2024.
Selain itu, ia juga meminta agar cerdas dalam memilih calon legislatif dan calon Presiden serta Wapres yang memperjuangkan kepentingan rakyat pada umumnya, dan kepentingan perempuan secara khusus. "Ikut menjadi agen pemilu yang bermartabat dan agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan bermartabat," ujarnya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
