Untuk mengatasi situasi ini, ia mendorong Pemprov Jateng segera membentuk satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketenagakerjaan. Tim tersebut diharapkan dapat bergerak cepat menangani kasus, menjaga hak pekerja, serta menjadi forum dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, saat acara bersama wartawan. (Foto: Istimewa)
“Harus ada langkah cepat agar ribuan pekerja yang terkena PHK tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Selain memperkuat hubungan pendidikan vokasi dengan industri, Ari menilai penguatan sektor UMKM bisa menjadi solusi jangka menengah. UMKM, kata dia, memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal jika mendapat dukungan permodalan dan akses pasar yang lebih luas.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi industri di Jawa Tengah. Ketergantungan pada sektor tekstil dinilai terlalu berisiko, sementara peluang di bidang logistik, pengolahan pangan, dan industri kreatif masih sangat terbuka bila dikelola dengan serius.
“Pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus hadir sebagai fasilitator. Dengan ruang berkembang yang memadai, UMKM bisa menjadi alternatif nyata dalam mengurangi pengangguran,” pungkas Ari.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
