Gibran juga menyoroti persoalan administrasi yang menghambat sebagian nelayan dalam mendapatkan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat tersebut diminta mengurusnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Ia meminta pendataan terhadap nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi agar proses penyelesaian administrasinya dapat dipercepat melalui koordinasi antarlembaga.
“Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi. Kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” katanya.
Selain itu, Gibran meminta agar komunikasi dengan perwakilan nelayan tetap berjalan setelah kunjungan. Perwakilan nelayan dipersilakan mencatat nomor kontak pejabat pendamping untuk memantau perkembangan penanganan berbagai persoalan yang telah disampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Agustin, salah seorang nelayan, menyampaikan apresiasi atas kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31–200 GT. Menurut dia, kebijakan tersebut membantu nelayan mengoperasikan kapal dan melaut dengan lebih lancar.
“Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Terealisasi solar khusus nelayan untuk GT 31–200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi, buat kapal yang GT 31–200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” ungkap Agustin.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
