Klarifikasi Bupati Banyumas Soal OTT : Itu Videonya Dipotong

Dia mengatakan jika apa yang disampaikan tidak seperti video yang saat ini beredar, karena ada beberapa bagian yang dipotong, sehingga ada anggapan masyarakat saat akan di OTT kemudian tidak jadi.

Baca Juga

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Banyumas Mulai Tempati Rumah Pribadi di Cilongok

"Ini yang perlu di klarifikasi, saya itu bukan yang sudah mau masuk OTT kemudian tidak jadi, tapi proses yang panjang ini dilihat, di filter orangnya itu siapa," katanya.

Dia menjelaskan jika saat diskusi secara tertutup itu dirinya menyampaikan lima macam pertanyaan yang salah satunya terkait OTT. Dimana saat itu Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan jika kepala daerah yang sukses indikasinya satu kemiskinannya turun, pertumbuhan ekonominya naik, angka kematian ibu hamilnya turun.

"Setelah itu saya iseng iseng Googling sendiri, yang di OTT dulu ada datanya, Kabupaten mana saja, saya ambil sampel 3, antara tahun 2017-2018. Lalu saya Googling apakah setelah di OTT kemudian yang tadi ada nilai positifnya. Misal kemiskinan turun gak, pertumbuhan ekonominya naik gak, ternyata kok tidak juga, berarti kan OTT itu tidak ada hubungannya dengan masalah kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah," katanya.

Baca Juga

Profil Hanung Cahyo Saputro, Disebut-sebut Sebagai Pj Bupati Banyumas 

Sehingga saat itu dirinya berfikir caranya adalah dengan pencegahan, dimana di KPK ada Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari program pencegahannya. Kegiatan tersebut lebih bersifat normatif, seperti bagaimana melakukan organisasi personal, bagaimana melakukan organisasi keuangan, bagaimana melakukan pengawasan aset.

Lalu dia berfikir proses dari pencegahan itu, dimana saat OTT dilakukan pasti tidak langsung dari laporan masyarakat kemudian di OTT, tapi ada prosesnya, mulai dari laporan masyarakat, masuk ke analisa, penyidikan, hingga OTT, apalagi jika kepala daerah tersebut memiliki kemampuan atau prospek memajukan daerahnya. Karena berdasarkan riset kecil kecilan yang dilakukan ternyata dengan adanya OTT tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kepada indeks pembangunan manusia (IPM), dan kemiskinan, sehingga apakah tidak lebih baik jika dilakukan pencegahan.

"Yang saya maksud pencegahan itu, bukan saat mendekati OTT bukan. Jadi proses ini kan panjang, sebelum masuk ke Dewas atau pada waktu penyelidikan, ini di filter dulu jenis orangnya, kalau orangnya punya prospek yang baik, kenapa tidak kemudian dipanggil klarifikasi, kemudian dia itu merugikan negara dan suruh mengembalikan," ucapnya.

Editor : Arbi Anugrah