BPJS Ketenagakerjaan Bidik Kepesertaan Pekerja Informal Tembus 20 Persen

Baca Juga

Begini Manfaat dan Alur untuk Jaminan Kecelakaan Kerja

Selain memperkuat edukasi, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong berbagai skema pembiayaan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.

Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan anggaran pemerintah daerah, termasuk dana bagi hasil dan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan program Sejahtera Bersama Pekerja Rentan (SERTAKAN). Melalui program ini, ASN dan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial diajak untuk membantu membayarkan iuran kepesertaan bagi pekerja rentan.

Baca Juga

Keren, Inilah Duta Muda BPJS Kesehatan 2025

Dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan, masyarakat dapat memberikan perlindungan bagi satu hingga dua pekerja rentan.

"Langkah ini bahkan sudah mengantongi fatwa MUI bahwa membayarkan iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan bernilai ibadah dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari zakat maupun sedekah," ujar Saiful.

Sementara itu, di sektor formal, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya.

Baca Juga

Ketika Ibu Hamil tak Perlu Khawatir Proses Kehamilan hingga Persalinan

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan dan menghubungkan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tersebut digunakan untuk menguji kesesuaian jumlah pekerja dan nominal upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Saiful, pemanfaatan data tersebut mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan hingga sekitar 20 persen, baik terkait kesesuaian data upah maupun kelengkapan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

Editor : EldeJoyosemito