Ada Keluhan di Banyumas? Warga Bisa Lapor Lewat Platform Ini dan Bakal Diadvokasi

"Ketika laporan masuk, kita akan masuk di helpdesk, kemudian kita lakukan verifikasi. LPPSLH akan terjun karena di dalam isian itu ada peta yang bisa kita lihat," ujarnya.

Verifikasi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat memang terjadi dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Apabila pelapor mencantumkan identitas, tim LPPSLH dapat melakukan komunikasi secara langsung untuk menggali informasi tambahan sekaligus melakukan pengecekan terhadap laporan.

"Kalau yang sifatnya anonim, mungkin kita hanya bisa melihat petanya. Tetapi kalau ada identitasnya, kita akan bertemu dengan teman yang melaporkan itu," kata Barid.

Menurut dia, proses tersebut sebenarnya telah menjadi bagian dari kerja LPPSLH selama ini. Perbedaannya, mekanisme pengaduan kini diperkuat dengan penggunaan teknologi digital sehingga pengumpulan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih sistematis.

"Ini sebetulnya dilakukan LPPSLH dalam konteks sehari-hari bekerja, tetapi sekarang menggunakan aplikasi," ujarnya.

Barid menegaskan, KAWAL BANYUMAS memiliki tujuan lebih jauh daripada sekadar membangun sistem pengaduan. Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis dan dapat disusun menjadi policy brief yang berisi persoalan sekaligus rekomendasi kebijakan.

"Goal-nya ini menjadi policy brief. Kalau berkategori, berarti kita menyelesaikan problem yang dihadapi dengan kebijakan," katanya.

Jika laporan yang terkumpul semakin banyak, LPPSLH juga berencana menyusun gambaran persoalan Banyumas secara berkala.

"Kalau datanya bisa terkumpul dalam jumlah besar, mungkin kita bisa membuat kaleidoskop, misalnya enam bulan atau satu tahun," ujarnya.

Editor: EldeJoyosemito