Namun dalam video yang beredar tersebut tidak lengkap menjelaskan usulan diskusi yang dilakukan secara tertutup tersebut. Dimana dia mengatakan jika sudah merugikan negara, lebih baik dimiskinkan.
"Disitu saya sampaikan (saat diskusi), kalau sudah merugikan negara ya suruh kembalikan kerugian negara. Mengembalikan kerugian negara tidak mesti sebesar itu, bisa dua kali lipat tiga kali lipat, sehingga seakan-akan dimiskinkan langsung gitu. Jadinya kapok. Sebetulnya arahnya kesitu," jelasnya.
Meskipun demikian, apa yang dialami oleh para kepala daerah saat ini diakui atau tidak, memang terdapat ketakutan untuk menjalankan kebijakan. Pasalnya, OTT yang dilakukan KPK tidak melihat apakah kepala daerah tersebut memang memiliki potensi untuk memajukan daerahnya.
"Iya takut, hanya saja kemarin itu saya berani bicara disitu dan kemudian dari KPK malah senyam senyum saja sebetulnya, tanggapannya tidak marah. Mereka mengatakan wajar ini diskusi, cuma kok bisa keluar begitu (videonya). Padahal ada diskusi lain yang lebih sensitif dari itu, tidak keluar,"katanya.
Dia juga mengatakan apa yang dialami kepala daerah saat akan mengambil kebijakan kadang bersebrangan dengan peraturan yang tumpang tindih. Dimana banyak kebijakan yang harus diambil kepala daerah, pada saat saat genting kadang nyaris menyalahi aturan.
"Bahwa kita kadang tidak tahu, karena kan begitu banyak kebijakan yang harus kami ambil, pada saat saat genting, seperti saat ini. Ini kadang kadang juga nyaris, istilahnya kita seringkali mengambil kebijakan cepat karena kebutuhan masyarakat, tapi kemudian begitu di runtut ternyata ini dasar hukumnya salah. Yang kami takutkan yang seperti itu," katanya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
