PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, ada suara-suara kalau penanganan itu bernuansa politis.
Bagaimana tanggapan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho? “Saya minta seluruh pihak dapat menahan diri dan memberikan kepercayaan terhadap Kejagung dalam menangani perkara tersebut,”tegas Prof Hibnu pada Senin (14/11/2022) di Kampus Unsoed.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kejagung menangani dugaan kasus korupsi dalam Penyediaan Infrastuktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo mulai 2020-2022.
“Saat ini, marak pemberitaan dan pernyataan dari berbagai pihak yang cenderung membentuk opini bahwa Kejagung yang menangani perkara dimaksud dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu. Menurut saya, pandangan tersebut bersifat prematur. Sebab, penyidikan masih berjalan,”lanjutnya.
Dia meminta masyarakat meyakini Kejagung dalam menanganani perkara tersebut. “Biarkan persidangan yang menguji pembuktian fakta hukum yang diperoleh. Bercermin dari kasus-kasus besar atau mega korupsi yang diungkap selama ini, Kejagung bebas dari kepentingan politik. Kejagung banyak melakukan penanganan perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak,”tegasnya.
Karena itulah, lanjut Prof Hibnu, pihaknya memberikan dukungan atas pengusutan yang dilakukan Kejagung. “Sebab, apabila betul terjadi korupsi dalam penyediaan BTS, maka negara tidak hanya dirugikan. Namun juga masyarakat khususnya di bagian pelosok tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Karena target kegiatan ini adalah masyarakat memiliki akses dengan dunia luar,”tegasnya.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
