BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id - Pemkab Banyumas resmi meluncurkan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026 sebagai upaya mendorong peran aktif masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas hunian.
Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di Desa Besuki, Kecamatan Lumbir, Selasa (21/4/2026).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Banyumas, Sakty Suprabowo, menjelaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,58 miliar dari APBD untuk perbaikan 279 unit rumah.
Selain itu, dukungan pendanaan juga datang dari berbagai sumber lain, di antaranya APBN untuk 821 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 549 unit, Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 231 unit, Baznas Banyumas 140 unit, serta kontribusi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sejumlah pemangku kepentingan.
“Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target nasional pembangunan tiga juta rumah, sekaligus mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Sakty.
Ia menambahkan, pelaksanaan yang dimulai saat ini merupakan tahap pertama tahun anggaran 2026, yang selaras dengan program prioritas “Trilas” Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya melalui penanganan RTLH.
Bupati Sadewo Tri Lastiono mengakui bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Banyumas. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut mencapai 11,15 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,39 persen.
Sebagai upaya menekan angka tersebut, pemerintah daerah terus mengakselerasi berbagai program prioritas, termasuk peningkatan kualitas hunian masyarakat. Hingga 2025, tercatat sebanyak 28.885 unit rumah telah berhasil diperbaiki melalui program RTLH.
“Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan cakupan rumah layak huni di Banyumas yang kini mencapai 85,44 persen,” kata Sadewo.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. Saat ini masih terdapat sekitar 69.883 unit rumah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pada tahap pertama tahun 2026, dari total 279 unit yang dialokasikan melalui APBD, sebanyak 213 unit rumah akan diperbaiki dan tersebar di 15 kecamatan serta 31 desa/kelurahan.
Sadewo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan RTLH. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat, provinsi, maupun sektor swasta.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
