BKKBN: Kepala Daerah dan Dinas Perlu di Evaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk

“Daerah harus mengkalkulasikan jumlah pertumbuhan penduduk karena ini berdampak pada tanggungjawab daerah untuk menyiapkan tempat layanan kesehatan dan lahan lapangan pekerjaan,” kata Budi.
Sejumlah wartawan juga mengemukakan pentingnya data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN terkiat jumlah penduduk di daerah masing-masing kepala wilayah dan disertai data fasilitas layanan kesehatan dan data tingkat kebutuhan lapangan pekerjaan penduduknya.
Sementara itu, salah seorang wartawan mengatakan jika di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa berarti diasumsikan adanya rata-rata perwilayah kecamatan dari 27 kecamatan terdapat 66,660 jumlah warganya. Ini berarti dari 27 kecamatan yang ada di wilayah Banyumas, satu kecamatan harus ada 6 puskesmas. Inilah salah satu tanggungjawab kepala daerah setempat untuk bisa memberikan pelayanan ideal seiring jumlah pertumbuhan penduduk.
Budi tidak menampik jika saat ini masih banyak kurangnya pengetahuan kepala daerah dan kepala dinas akan dampak pertumbuhan penduduk.
“Itu baru dari sisi layanan kesehatan dan lapangan pekerjaan, masih banyak lagi dari sisi lain,” pungkasnya dalam acara ngobrol bareng wartawan.
Selain dihadiri Budi Setiyono selaku Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN, juga dihadiri pejabat Propinsi Jawa Tengah dan sejumlah pejabat eselon 3 dari DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.
Editor : Arbi Anugrah