BKKBN: Kepala Daerah dan Dinas Perlu di Evaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Prof Budi Setiyono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Republik Indonesia Sabtu, (14/6) menyebutkan perlunya evaluasi pejabat daerah yang tidak pahami dampak ledakan penduduk. Budi mengatakan jika tingginya tingkat kelahiran dan adanya faktor migrasi penduduk, harus dibarengi pengetahuan yang cukup dari kepala daerah terhadap dampaknya.

Ia mencontohkan jika dalam sebuah daerah terdapat 30 ribu penduduk, maka secara ideal harus ada tiga gedung fasilitas kesehatan, seperti gedung puskesmas. Hal ini karena idealnya, untuk satu gedung layanan kesehatan seperti puskesmas, bisa melayani 10 ribu penduduk dengan baik. 

Baca Juga

Berapa Harga Tiket Kereta Api Rute Purwokerto-Cilacap, Tarif Khusus Go Show Jadi Favorit Mahasiswa

“Jadi jika kepala daerah ataupun kepala dinas tidak bisa menjalankan kerjanya dengan baik karena tidak mengetahui pentingnya dampak pertumbuhan penduduk maka ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi mereka,” jelasnya di Purwokerto saat bertemu wartawan.

Ia menambahkan, kepala daerah dan pejabat dinas terkait harus tahu betul hal ini karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Jika tidak bisa terlayani secara kesehatan, maka ini akan berdampak tidak baik bagi masyarakat. 

Di sisi lain dari segi penyediaan lapangan tenaga kerja. Dinas terkait sudah harus tahu jika angka pertumbuhan penduduk sebuah wilayah juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman kepala daerah dan kepala dinas akan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan. 

Baca Juga

Lewat Nonton Bareng Film Gaza, FUIBR Ajak Warga Boikot Produk Pro-Israel

“Faktor sisi tenaga kerja misalnya, kepala daerah atau kepala dinas harus paham jika angka pertumbuhan penduduk di wilayahnya juga harus dibarengi dengan pengetahuan akan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi nantinya ke depan, orang yang ingin menjadi kepala daerah atau pejabat kepala dinas, harus memikul beban dan tanggungjawab hal ini agar mereka tahu tidak mudah menjadi pejabat di daerah,” jelasnya.

Budi mengatakan jika ada kepala daerah yang tidak tahu jika mengurus daerahnya itu harus mempunyai kemampuan dalam mengurus jumlah penduduk.

Editor : Arbi Anugrah