Akademisi: Pangkas Tunjangan DPRD Banyumas untuk Program Pro-Rakyat

Baca Juga

Mahasiswa Purwokerto Demo, Tuntut Tunjangan DPRD untuk Program Kerakyatan

“Dana itu juga bisa digunakan untuk program lain yang langsung menyentuh rakyat. Intinya, anggaran publik harus kembali pada esensinya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya segelintir elite,” tegas Barid, yang juga aktif di Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH).

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar efisiensi anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. “Harus ada mekanisme transparansi yang jelas. Jangan sampai dana hanya dipindahkan ke pos-pos yang tidak produktif seperti dana aspirasi atau kunjungan kerja,” ujarnya.

Barid juga menekankan pentingnya meninjau ulang berbagai pos anggaran, baik di legislatif maupun eksekutif, yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan publik. 

Baca Juga

DPRD Banyumas Ajukan Evaluasi Perbup Tunjangan Usai Banjir Kritik 

“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal kepatutan, empati, dan keberpihakan. Dengan pengalihan yang tepat, sumber daya besar bisa digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial,” tutupnya.

Editor: EldeJoyosemito