Buruh Tambang Emas Banyumas Terancam Pidana, Kuasa Hukum Ajukan Abolisi ke Presiden

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Nasib tiga buruh tambang emas di Grumbul Tajur, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, kini berada di ujung ketidakpastian hukum. Kuasa hukum ketiganya secara resmi mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah hukum luar biasa untuk menghentikan proses penuntutan pidana yang dinilai mengabaikan rasa keadilan dan aspek kemanusiaan.

Tiga buruh tersebut, Yanto Susilo, Slamet Marsono, dan Gito Zaenal Habidin. Saat ini, mereka berstatus sebagai tahanan titipan di Kejaksaan Negeri Purwokerto setelah dilimpahkan oleh penyidik Polresta Banyumas pada 24 Desember 2025. Ketiganya didakwa dalam perkara dugaan penambangan emas tanpa izin di wilayah Ajibarang.

Penasihat hukum para terdakwa, Djoko Susanto, menegaskan bahwa kliennya bukan pengelola, pemodal, maupun pemilik tambang. Mereka hanyalah buruh harian lepas yang bekerja atas perintah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Mereka ini rakyat kecil yang hanya mencari sesuap nasi. Ada yang bekerja sebagai tukang las, buruh angkut, pembantu rumah tangga, hingga sopir. Upahnya sekitar Rp100 ribu per hari. Sangat tidak adil jika mereka harus menanggung beban hukum sebagai pengelola tambang,” ujar Djoko Susanto di Purwokerto, Kamis (1/1/2026).

Djoko menjelaskan, permohonan abolisi diajukan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Regulasi tersebut memberi kewenangan kepada Presiden untuk menghentikan proses hukum demi kepentingan umum dan alasan kemanusiaan.

Ia menilai, penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan ketimpangan serius. Buruh kasar yang berada di lapisan paling bawah justru diproses pidana, sementara pihak-pihak yang memiliki kendali modal, struktur pengelolaan, dan keuntungan dari aktivitas tambang belum tersentuh secara proporsional.

“Kondisi ini menjadi potret hukum yang timpang. Yang ditangkap justru buruh harian, bukan pengendali utama,” tegasnya.

Dalam surat permohonan abolisi yang juga ditembuskan kepada DPR RI, Kejaksaan Agung, Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, serta Komnas HAM, kuasa hukum menyampaikan fakta sosial bahwa ketiga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Penahanan mereka dinilai justru menimbulkan dampak sosial baru, mengingat banyak warga sekitar selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas tambang yang kini berhenti total.

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya. Ini demi keadilan yang sejati. Mereka bukan korporasi yang mengejar kekayaan, mereka hanya buruh yang ingin menghidupi anak dan istri,” lanjut Djoko.

Editor : Aryo Arbi